2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mematangkan proses pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Organisasi perangkat daerah (OPD) baru tersebut telah dibentuk sejak tahun anggaran 2025 dan kini tengah memasuki tahap penguatan kelembagaan serta pengisian jabatan struktural.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Hendratno, mengatakan pembentukan dinas baru tersebut bertujuan agar penanganan kebakaran dan penyelamatan dapat lebih fokus dan profesional.
Menurutnya, pemisahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku. Namun karena masih tergolong OPD baru, pengisian jabatan sementara hanya difokuskan pada posisi yang krusial untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
“Karena ini OPD baru, pemenuhan jabatan masih difokuskan pada posisi yang krusial dulu untuk menjalankan tugas dan fungsi,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan, dengan berdirinya dinas tersendiri, pengelolaan sumber daya manusia, penganggaran hingga pembagian personel, pembiayaan, dan peralatan (P3D) akan menjadi lebih spesifik.
“Dengan pemisahan ini, SDM, penganggaran hingga P3D akan lebih spesifik lagi. Jadi jelas perannya. Kalau damkar seragamnya biru, kalau BPBD warna oranye,” jelasnya.
Saat ini, posisi pimpinan OPD tersebut masih diisi oleh sekretaris. Pemkab Berau berencana mengisi jabatan kepala dinas melalui mekanisme lelang jabatan atau seleksi terbuka.
“Sementara masih diisi sekretaris. Nanti kemungkinan akan ada pelaksana tugas atau PLT, dan untuk kepala dinasnya melalui lelang jabatan,” katanya.
Dari sisi fasilitas, kantor Disdamkarmat saat ini masih menempati gedung yang sama dengan BPBD dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun kondisi tersebut bersifat sementara.
Hendratno menyebut, setelah KPU menempati gedung barunya, ruang yang ada akan dimanfaatkan oleh BPBD dan Disdamkarmat.
“Kantornya masih bergabung dengan BPBD dan KPU. Kalau KPU sudah pindah ke gedung barunya nanti, kemungkinan sekitar Oktober, baru akan ada penataan lagi,” jelasnya.
Meski baru terbentuk sebagai OPD tersendiri, pengelolaan anggaran untuk kegiatan Damkar sebenarnya sudah mulai berjalan, sebab personel, operasional hingga administrasi dasar telah dipersiapkan sejak proses pemisahan dimulai.
“Sebetulnya sudah ada anggarannya karena personelnya juga sudah ada. Tata kelola administrasinya juga sudah disiapkan,” ungkapnya.
Untuk pemenuhan personel, pembagiannya masih mencakup dari lingkup anggota BPBD saat ini. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tenaga sesuai kebutuhan.
Peningkatan kapasitas Disdamkarmat menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, mengingat tingginya potensi kejadian kebakaran di kawasan permukiman padat.
“Kita ingin mempertajam peran damkar dan penyelamatan. Banyak kejadian yang bukan bencana alam, seperti kebakaran di kawasan padat penduduk,” katanya.
Ia berharap dengan struktur organisasi yang lebih jelas, respons penanganan kejadian darurat dapat semakin cepat dan efektif.
“Nanti akan kita evaluasi juga kecepatan mereka bertugas dan mitigasi pencegahannya. Yang terpenting tentu kita berharap tidak terjadi bencana,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
