Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said secara resmi meminta dukungan pengamanan dari sejumlah unsur aparat.
Permintaan tersebut ditujukan kepada TNI, Polri, Brimob, Armed serta Satpol PP untuk membantu menjaga kondisi di Kampung yang berbatasan agar tetap kondusif.
Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik horizontal antar masyarakat di wilayah yang menjadi sengketa.
“Kami sudah secara resmi meminta pengamanan kepada TNI, Polri, Brimob, Armed dan Satpol PP agar kondisi di lapangan tetap aman dan tidak terjadi konflik horizontal,” ujar Said.
Selain pengamanan, Pemkab Berau juga akan menyurati Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar memberikan pemahaman kepada masyarakatnya terkait batas wilayah yang berlaku secara administratif.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah adanya aktivitas penyerobotan lahan yang masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Berau.
“Kami juga akan bersurat kepada Pemerintah Kutai Timur agar dapat memberikan edukasi kepada warganya supaya tidak terjadi penyerobotan lahan yang masuk ke wilayah Berau,” jelas Said lagi.
Pasalnya, posisi pemerintah daerah tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Berdasarkan regulasi yang ada, wilayah yang saat ini dipersoalkan merupakan bagian dari Kabupaten Berau dan tidak ada perubahan batas wilayah.
“Komitmen kami tetap pada aturan yang ada. Wilayah tersebut secara regulasi masuk wilayah Kabupaten Berau dan tidak ada toleransi untuk perubahan batas,” tegasnya.
Untuk memastikan kejelasan di lapangan, Pemkab Berau juga akan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menurunkan tim penanganan batas wilayah.
Tim tersebut nantinya diharapkan dapat melakukan pengecekan langsung di lapangan dengan melibatkan kedua pemerintah kabupaten.
“Kami juga akan meminta Gubernur agar tim dari provinsi turun melakukan cek lapangan yang didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Berau dan Kutai Timur,” jelasnya.
Tak hanya itu, koordinasi antar instansi sebenarnya sudah berjalan. Asisten Pemerintahan Pemkab Berau disebut telah melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Kutai Timur. Termasuk Polres Berau juga telah berkoordinasi dengan Polres Kutai Timur, begitu pula unsur TNI di tingkat Kodim.
Di tingkat wilayah, pihaknya meminta camat serta kepala kampung untuk terus memantau kondisi masyarakat. Bahkan dua kepala kampung, yakni Biatan Ulu dan Biatan Ilir, telah sepakat menyiapkan lokasi posko pengamanan bagi tim yang bertugas di lapangan.
“Tadi dua kepala kampung sepakat menyiapkan tempat untuk tim pengamanan yang akan berada di lokasi,” ungkapnya.
Pemerintah tidak mempermasalahkan jika warga memilih menunggu perkembangan situasi di kantor pemerintah. Ia menilai dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam situasi seperti ini.
“Kalau warga ingin menunggu dan memastikan perkembangan, tidak ada masalah. Pemerintah tetap akan menindaklanjuti persoalan ini,” pungkasnya.
Editor: Aspian Nur