Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu mendatangi Kantor Bupati Berau untuk menuntut kepastian penyelesaian batas wilayah yang telah berlarut selama 12 tahun.
Rombongan pemerintah kampung tersebut diterima jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (4/2/2026). Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, berlangsung ricuh dan diwarnai tangis serta teriakan warga.
Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemkab Berau. Tuntutan pertama adalah prioritas jaminan keamanan bagi masyarakat di tengah ketidakjelasan batas administratif tersebut.
“Yang pertama bagaimana masyarakat saya itu aman, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kelanjutannya,” ujarnya.
Permintaan kedua, lanjutnya, agar pemerintah tetap konsisten mengurus dan berupaya menyelesaikan persoalan tapal batas yang hingga kini belum menemui titik terang.
“Pemda itu tetap mengurus dan berusaha menyelesaikan tapal batas tersebut,” tegasnya.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan kejelasan data teknis. Ia meminta pemerintah menyampaikan peta dan titik koordinat resmi agar tidak lagi terjadi perbedaan persepsi di lapangan.
“Pemda menyampaikan bahwa mereka sudah peta dan titik koordinat,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Pemkab Berau untuk turun langsung ke lapangan untuk memastikan batas wilayah secara bersama-sama.
“Kami dari Kampung Biatan Ulu dan Biatan Ilir meminta dua pemda itu sama-sama turun ke lapangan. Kita cek di mana titik koordinatnya. Saya yakin kalau sama-sama turun ke lapangan ini tidak ada konflik,” ucapnya.
Menurutnya, konflik berlarut terjadi karena masing-masing pihak belum benar-benar mengetahui titik batas yang sah.
“Saya lihat ini sama-sama tidak mengetahui di mana batasnya,” tambahnya.
Terkait situasi keamanan, Abdul Hafid menyebut masyarakat masih merasa waswas. Ia bahkan menyampaikan warga tidak akan bergeser sebelum ada jaminan kehadiran aparat keamanan di wilayah mereka.
“Tim keamanan itu justru duluan mereka bergeser, baru masyarakat yang bergeser. Itu sudah kesepakatan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan pembangunan posko keamanan sementara hingga persoalan tapal batas benar-benar tuntas. “Permintaannya untuk dibangunkan posko keamanan, sambil melihat kondisi aman di sana atau tidak,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemkab Kutim. Sehingga, penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kutim masih menunggu kesepakatan kedua daerah, sementara masyarakat di wilayah perbatasan berharap kepastian segera terwujud.
“Kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kutai Timur. Karena ini sudah berjalan 12 tahun. Bukan kami tidak mau menindaklanjuti, karena memang dari sananya tidak mudah membuka komunikasi. Ditunggu saja hasilnya. Semoga yang terbaik,” tegasnya.
Editor: Erwin