Sa'ga meminta kepada Bupati Berau untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) karena program tersebut dinilai mendesak dan sempat dijanjikan kepada masyarakat.
Sa’ga menyampaikan kritik langsung kepada Bupati Sri Juniarsih Mas sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga Derawan.
“Sebagai mitra DPUPR yang menangani abrasi, hari ini saya bicara dengan ibu bupati. Kita masih ingat saat kampanye disampaikan anggaran penanganan abrasi sudah ada, tetapi satu tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa?” ujarbSa'ga.
Politis PPP itu menilai, belum adanya kajian matang menjadi salah satu penyebab program tersebut tidak berjalan.
Padahal, persoalan abrasi dinilai semakin mengkhawatirkan karena berpotensi merusak sumber air tawar di pulau wisata unggulan tersebut.
“Yang dikhawatirkan, air tawarnya akan habis. Pulau bisa bergeser dan air tawar jebol oleh air laut,” tegasnya.
Sa’ga membandingkan penanganan abrasi dengan proyek dermaga Derawan yang akhirnya hanya direhabilitasi, bukan dibangun ulang, karena membutuhkan izin dari pemerintah pusat.
Pendekatan serupa seharusnya bisa dilakukan DPUPR agar program tetap berjalan meski ada kendala regulasi.
Keberlanjutan anggaran yang sebelumnya disebut mencapai Rp25 Miliar juga dipertanyakan.
“Saya berharap Dinas PUPR juga seperti itu. Jangan anggaran sudah dua tahun, apakah 2026 masih ada? Kalau tidak ada, apa yang dibicarakan untuk 2027? Saya akan malu di masyarakat Derawan,” katanya.
Bahkan secara pribadi, dirinya mengaku menyesalkan hilangnya anggaran tersebut, padahal penanganan abrasi termasuk prioritas yang kerap disampaikan kepala kampung.
“Kadang yang disepakati dua prioritas, saat pembahasan justru muncul yang lain. Saya sesalkan anggaran abrasi hilang di 2026,” ucap Sa'ga.
Bupati Berau diminta segera mengevaluasi kinerja DPUPR.
“Saya selaku anggota DPR mewakili masyarakat harus mengkritisi usulan yang sudah ada anggarannya, tetapi tidak ada tindak lanjut,” pungkas Sa'ga.
Editor: Aspian Nur