Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengungkapkan, di Kecamatan Segah terdapat 13 kepala kampung dan 22 perusahaan yang beroperasi.
Dirinya menilai, kolaborasi antara perusahaan dan kampung menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
“Ada 13 Kepala Kampung, ada 22 perusahaan. Kalau satu perusahaan saja mengakomodir satu Kepala Kampung itu sudah selesai. Tinggal komitmen kita semuanya untuk mengawal,” ujarnya saat memberikan tanggapan di Musrenbang Tingkat Kecamatan Segah, Senin (9/2/2026).
Bahkan, pihaknya menyarankan setiap kampung memiliki lahan produktif minimal 10–20 hektare yang dapat dikelola untuk sumber pendapatan berkelanjutan, seperti sawit, kakao, atau kelapa dalam. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada APBD.
“Setiap kampung itu kalau bisa punya lahan, entah ditanami sawit, kakao, atau kelapa dalam, minimal 10–20 hektare,” jelasnya.
Sumadi mencontohkan hasil kunjungan saat Musrenbang di wilayah pesisir, di mana ada kampung yang memiliki lahan 10 hektare dan mampu menghasilkan hingga Rp500 juta per tahun. Ia menilai, potensi tersebut bisa meningkat signifikan jika luas lahan diperbesar.
“Kalau kita punya 20 hektare, itu bisa 600 juta sampai 1 miliar untuk penghasilan Kepala Kampung atau penghasilan PAK,” tambahnya.
Selain itu, Politis Partai PKS itu juga menyoroti penyusutan lahan PT Berau Coal dari 108 ribu hektare menjadi 70 ribu hektare. Ia meminta pemerintah daerah dan provinsi mengawal kejelasan pemanfaatan sisa lahan yang dilepas perusahaan.
“Pemda dan Provinsi perlu mengawal 30 ribu hektare ini ke mana. Kami sampai saat ini belum tahu petanya di mana yang dilepas, di mana dan untuk siapa,” tegasnya.
Dirinya berharap lahan tersebut dapat dialokasikan untuk kampung sebagai aset pengelolaan jangka panjang agar tidak lagi membebani APBD di tengah efisiensi anggaran.
“Bukan hanya dikasih ambulans atau bantuan Rp10 juta, itu jangka pendek. Kita harus memikirkan jangka panjang,” pungkasnya.
Editor: Erwin