Terlebih, enam kampung di Kecamatan Biduk-Biduk merupakan surga wisata pesisir Berau. Namun, kondisi listrik di Teluk Sumbang hingga kini belum terlayani dengan maksimal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Teluk Sumbang, Badri Husni Setiawan, mengatakan pasokan energi masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun pada tahun 2017 melalui hibah luar negeri hasil kerja sama Bappenas dengan NGO PT Akuo Energi.
PLTS tersebut mulai beroperasi pada 2018 dan dikelola melalui badan usaha milik masyarakat setempat, yakni PT Teluk Sumbang Energi dengan kapasitas 400 Kwh. Namun, pendampingan teknis dari pihak pengembang hanya berlangsung hingga 2020.
Sejak saat itu, pengelolaan sepenuhnya dilakukan masyarakat setempat dengan keterbatasan sumber daya.
“Sejak 2020 sampai sekarang, PT Teluk Sumbang Energi berdiri sendiri tanpa ada yang menaungi. Dengan kapasitas yang ada, mereka berusaha agar PLTS tetap beroperasi dan bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan energi, kapasitas PLTS sekitar 400 kWh dinilai tidak lagi mencukupi. Kondisi cuaca pun sangat memengaruhi pasokan listrik harian.
“Kalau mendung sedikit saja, listrik tidak bisa dinikmati. Kalau cerah pun paling mentok sampai jam 3 atau 4 subuh sudah mati, baru aktif lagi sekitar jam 9 pagi. Bahkan sekarang listrik sudah rusak sekitar 10 hari,” ungkapnya.
Kerusakan tersebut berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintahan kampung. Untuk operasional kantor, pemerintah kampung harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar.
“Kami harus mengeluarkan biaya BBM setiap hari untuk bekerja di kantor, begitu juga masyarakat. Ini sangat berdampak pada ekonomi,” tambahnya.
Karena itu, pihak kampung berharap agar pengelolaan PLTS dapat dinaungi oleh PLN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga perawatan, perbaikan, dan peningkatan kapasitas bisa ditangani secara profesional.
“Kami harap, PLTS ini bisa dinaungi PLN atau BUMD agar ketika ada kerusakan maupun peningkatan kapasitas bisa tertangani,” katanya.
Selain peningkatan kapasitas, kebutuhan mendesak lainnya adalah penambahan baterai dan perluasan jaringan listrik ke wilayah yang belum teraliri.
Selama dua tahun terakhir, kampung hanya mengandalkan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk membantu perluasan jaringan secara terbatas.
Di sisi lain, persoalan jaringan telekomunikasi juga menjadi hambatan besar. Menurutnya, keterbatasan sinyal menghambat implementasi layanan berbasis digital di kampung.
“Bagaimana kita mau berbasis digital sementara jaringan belum memadai. Wifi sudah ada di beberapa titik, tapi belum maksimal. Kalau listrik mati dan jaringan tidak ada, apa yang mau kita laporkan,” tegasnya.
Padahal, Teluk Sumbang kini berkembang sebagai destinasi wisata baru di Berau. Hingga Desember lalu, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sekitar 13.700 orang.
Peningkatan kunjungan turut mendongkrak Pendapatan Asli Kampung (PAK) dari Rp4 juta pada 2024 menjadi sekitar Rp31 juta pada 2025.
Dengan potensi tersebut, dirinya berharap kebutuhan listrik dan jaringan telekomunikasi bisa menjadi perhatian pemerintah daerah hingga tingkat provinsi.
“Kami berharap dua usulan ini bisa menjadi prioritas, meski belum masuk SIPD kabupaten, setidaknya bisa menjadi catatan untuk dilanjutkan ke dinas terkait,” pungkasnya.
Editor: Erwin