Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tabalar memunculkan catatan penting terkait arah prioritas pembangunan kampung.
1 menit baca2 kali dibaca

Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tabalar memunculkan catatan penting terkait arah prioritas pembangunan kampung.
Mayoritas usulan yang disampaikan masyarakat masih didominasi kebutuhan infrastruktur, sementara sektor mendasar seperti pendidikan dan kesehatan justru nyaris tidak mengemuka.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, yang hadir langsung dalam Musrenbang tersebut, menilai komposisi usulan itu patut menjadi perhatian bersama.
Dari pembahasan yang berlangsung, ia menangkap kecenderungan pembangunan fisik masih menjadi fokus utama masyarakat.
“Hampir 85 persen pembahasan itu soal infrastruktur. Saya tidak begitu mendengar hal yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Gideon, Rabu (4/2/2026).
Meski demikian, Gideon tidak serta-merta memandang kondisi itu sebagai sinyal negatif. Ia justru memilih membaca situasi tersebut secara optimistis, dengan asumsi bahwa kebutuhan dasar di kampung-kampung Kecamatan Tabalar sudah relatif terpenuhi.
“Artinya, kampung di Kecamatan Tabalar sudah tidak ada yang tertinggal. Sudah berkembang, luar biasa,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar optimisme tersebut tidak berhenti pada laporan administratif semata. Menurutnya, kondisi riil di lapangan harus menjadi tolok ukur utama dalam perencanaan pembangunan.
“Harapan kami ini sesuai kondisi riil di lapangan, bukan hanya by data,” tegasnya.
Di luar isu prioritas pembangunan, Gideon juga menyoroti persoalan tapal batas antar kampung yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Konflik batas wilayah, kata dia, berpotensi berkembang menjadi sengketa berkepanjangan, terutama jika menyangkut wilayah dengan potensi sumber daya alam bernilai ekonomi.
“Kalau sudah menyangkut potensi sumber daya alam, itu bisa jadi rebutan dan berpotensi konflik,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya koordinasi lintas pihak guna mempercepat penyelesaian tapal batas kampung. Bahkan, DPRD Berau saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penataan wilayah dan penyelesaian batas kampung ke depan.
“Maka kami minta koordinasi bersama untuk menyelesaikan tapal batas ini,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Mayoritas usulan yang disampaikan masyarakat masih didominasi kebutuhan infrastruktur, sementara sektor mendasar seperti pendidikan dan kesehatan justru nyaris tidak mengemuka.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, yang hadir langsung dalam Musrenbang tersebut, menilai komposisi usulan itu patut menjadi perhatian bersama.
Dari pembahasan yang berlangsung, ia menangkap kecenderungan pembangunan fisik masih menjadi fokus utama masyarakat.
“Hampir 85 persen pembahasan itu soal infrastruktur. Saya tidak begitu mendengar hal yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Gideon, Rabu (4/2/2026).

Meski demikian, Gideon tidak serta-merta memandang kondisi itu sebagai sinyal negatif. Ia justru memilih membaca situasi tersebut secara optimistis, dengan asumsi bahwa kebutuhan dasar di kampung-kampung Kecamatan Tabalar sudah relatif terpenuhi.
“Artinya, kampung di Kecamatan Tabalar sudah tidak ada yang tertinggal. Sudah berkembang, luar biasa,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar optimisme tersebut tidak berhenti pada laporan administratif semata. Menurutnya, kondisi riil di lapangan harus menjadi tolok ukur utama dalam perencanaan pembangunan.
“Harapan kami ini sesuai kondisi riil di lapangan, bukan hanya by data,” tegasnya.
Di luar isu prioritas pembangunan, Gideon juga menyoroti persoalan tapal batas antar kampung yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Konflik batas wilayah, kata dia, berpotensi berkembang menjadi sengketa berkepanjangan, terutama jika menyangkut wilayah dengan potensi sumber daya alam bernilai ekonomi.
“Kalau sudah menyangkut potensi sumber daya alam, itu bisa jadi rebutan dan berpotensi konflik,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya koordinasi lintas pihak guna mempercepat penyelesaian tapal batas kampung. Bahkan, DPRD Berau saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penataan wilayah dan penyelesaian batas kampung ke depan.
“Maka kami minta koordinasi bersama untuk menyelesaikan tapal batas ini,” pungkasnya.
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG