Namun, besaran tersebut dinilai masih belum ideal, khususnya bagi sektor pekerjaan umum dan penataan ruang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, mengatakan proyeksi tersebut masih bersifat awal dan belum menjadi angka final.
Menurutnya, penetapan anggaran masih akan melalui proses panjang hingga akhir tahun 2026.
“Ini baru ranual, masih rancangan yang sifatnya prioritas. Penetapan anggaran itu masih panjang dan masih berproses,” ucapnya.
Jika mengacu pada proyeksi tersebut, porsi anggaran untuk DPUPR berpotensi turun cukup signifikan. Padahal, pada tahun berjalan, belanja modal infrastruktur mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
“Kalau dilihat tadi, itu rendah banget. Belanja modal kita tahun ini saja sekitar Rp1,1 triliun. Kalau hitung-hitungannya seperti itu, DPUPR bisa Cuma dapat sekitar Rp170 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, Fendra menegaskan pihaknya akan kembali memetakan skala prioritas pembangunan yang akan diusulkan. Fokus utama DPUPR, kata dia, tetap pada pembangunan infrastruktur yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kami akan petakan lagi skala prioritas. Yang jelas, prioritas itu pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan proyek-proyek infrastruktur tetap akan dilanjutkan, meski dengan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran dan kebutuhan paling mendesak.
“Proyek infrastruktur tetap kita lanjutkan, tapi tentu dengan melihat skala prioritas,” pungkasnya.
Editor: Erwin