Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau, Sapransyah, menegaskan hingga kini Pemkab Berau tetap konsisten menjaga kehati-hatian fiskal dan menghindari pembiayaan melalui utang.
“Alhamdulillah, pada APBD Kabupaten Berau tahun 2026 kita tidak melakukan pinjaman. Walaupun secara regulasi itu dimungkinkan, tetapi selama ini Berau tidak pernah melakukan pinjaman dan Insyaallah tidak akan pernah,” tegas Sapransyah.
Ia menjelaskan, dalam menyusun APBD, pemerintah daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal secara realistis agar tidak terjadi defisit yang berujung pada ketidakmampuan membayar belanja daerah.
Meski demikian, pada tahun 2026 Pemkab Berau tetap mengalokasikan belanja hingga sekitar Rp3,4 triliun.
Secara historis konsumsi anggaran Berau pernah berada pada kondisi defisit cukup dalam. Namun dalam pedoman penyusunan APBD, kondisi tersebut tidak selalu dimaknai sebagai defisit atau surplus murni, melainkan dapat dikelola melalui mekanisme pembiayaan daerah.
“Opsi pembiayaan yang kita ambil bukan pinjaman, tetapi menggunakan prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025,” jelasnya.
Ia menyebutkan, realisasi Silpa 2025 yang diperoleh Pemkab Berau tercatat sekitar Rp287 miliar lebih. Angka tersebut menjadi penopang utama dalam menutup celah defisit pada postur APBD 2026.
“Tingginya belanja modal ini karena kebijakan kita menggunakan prediksi Silpa. Tapi ini tentu berisiko, apalagi jika prediksi tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya.
Dirinya mengingatkan, jika pada tahun anggaran 2026 tidak ada tambahan pendapatan, maka pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja secara ketat agar tidak terjadi gagal bayar di akhir tahun anggaran.
Selain itu, ia juga mengungkapkan Pemkab Berau pada 2026 belum mengalokasikan belanja pegawai secara penuh selama 12 hingga 14 bulan. Saat ini, anggaran belanja pegawai baru mencakup sekitar delapan bulan.
“Kondisi ini perlu dipahami oleh seluruh perangkat daerah. Jangan terlalu berharap ada tambahan besar di APBD Perubahan. Sejak awal kita memang harus berhemat, terutama untuk belanja operasional dan perjalanan dinas,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Sapransyah memproyeksikan mulai tahun anggaran 2027 struktur APBD Berau akan kembali seimbang tanpa defisit. Hal itu didorong oleh asumsi Silpa 2026 yang tidak terlalu besar dan pengelolaan fiskal yang lebih konservatif.
“Target kita ke depan adalah APBD yang balance, tanpa defisit dan tanpa pinjaman. Ini komitmen kami untuk menjaga kesehatan keuangan daerah,” pungkasnya.
Editor: Erwin