Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said yang membuka kegiatan tersebut mengakui penyusunan RKPD 2027 berlangsung dalam kondisi fiskal yang tidak ideal.
“Pengurangan APBD sangat signifikan. Semua kegiatan akhirnya harus direvisi untuk memastikan masih bisa dilaksanakan,” kata Said.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada penundaan sejumlah program dan kegiatan yang semula direncanakan berjalan pada 2027. “Banyak program terpaksa kita tunda. PR yang belum selesai di 2026 tentu akan berlanjut ke 2027," ucapnya.
Keterbatasan fiskal diperparah oleh tuntutan sinkronisasi visi dan misi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, yang seluruhnya harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. “Kami harus menyelaraskan visi presiden, gubernur hingga bupati dan wakil bupati. Ini pekerjaan berat di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Said juga menyoroti masih kuatnya kewenangan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik, sementara beban pelaksanaan di lapangan banyak ditanggung daerah.
“Mulai dari program nasional hingga persoalan lahan dan lokasi, banyak yang akhirnya menjadi beban pemerintah kampung dan kelurahan. Ini pekerjaan bersama yang harus diselesaikan bertahap,” ucapnya.
Sementara Kepala Bapelitbang Berau Endah Ernany menyebutkan, terdapat tiga persoalan utama daerah yang harus dihadapi dalam RKPD 2027 di tengah tekanan fiskal.
“Pertama, pembangunan SDM yang belum optimal, kedua kesejahteraan masyarakat yang belum berkualitas dan berkeadilan, dan ketiga implementasi reformasi birokrasi yang belum maksimal,” kata Endah.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemkab Berau berharap perencanaan RKPD 2027 tetap realistis dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.
Editor: Aspian Nur