Meski demikian Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap bergerak cepat menjalankan program kerja tanpa membebani kas daerah secara berlebihan. Bahkan ia menyoroti penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD) yang dinilai perlu diperketat agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti memutus komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di tingkat pusat. Justru, koordinasi yang intensif tetap diperlukan agar program daerah yang tidak terakomodasi dalam APBD bisa memperoleh dukungan pendanaan dari luar daerah.
“Kita harus punya koordinasi yang baik, memohon ke Gubernur atau kementerian sesuai tupoksi masing-masing OPD. Sering koordinasi itu wajib, tapi bukan berarti harus sering-sering berangkat,” kata Sri.
Koordinasi tidak selalu harus dilakukan melalui kunjungan tatap muka. Pemanfaatan teknologi, seperti Zoom Meeting, disebutnya menjadi solusi utama dalam menekan biaya perjalanan. Pertemuan fisik kini diposisikan sebagai opsi terakhir, hanya dilakukan bila urgensinya tidak dapat digantikan melalui komunikasi virtual. Untuk perjalanan dinas yang memang harus dilakukan, Bupati meminta agar jumlah personel yang berangkat dibatasi.
Cukup kepala dinas atau pejabat terkait yang benar-benar diperlukan, ditambah pendamping seperlunya. “Kalau berangkat, itu untuk kepentingan pribadi tidak boleh pakai uang negara. Itu juga tidak boleh lama-lama, paling lama dua hari. Berangkat, datang, pulang besoknya karena semakin lama semakin mahal,” ujarnya.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih terukur dan berdampak langsung pada masyarakat, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan meski menghadapi tekanan fiskal.
Editor: Aspian Nur