Hingga November 2025, realisasi anggaran DPUPR dinilai masih rendah, baik secara fisik maupun keuangan. Dari total pagu anggaran Rp2,731 triliun, realisasi fisik baru mencapai 57 persen atau Rp1,557 triliun. Sementara realisasi keuangan baru menyentuh 55,86 persen atau Rp 1,526 triliun.
Sekretaris DPUPR, Bambang Sugianto, menjelaskan lambatnya serapan terjadi karena sebagian besar pembayaran akan dilakukan pada Desember usai seluruh pekerjaan fisik rampung.
Ia juga mengungkapkan masih ada satu paket kegiatan yang belum selesai dilelang, yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Bendungan Muara Bangun senilai Rp4,8 miliar.
Proses tender tersebut merupakan lelang kedua setelah tender pertama gagal. Selain itu, beberapa pekerjaan fisik seperti pembangunan masjid ditargetkan baru selesai 85 persen di akhir tahun.
Meski menghadapi keterlambatan, Bambang optimistis target serapan hingga akhir tahun tetap tinggi dengan target realisasi keuangan 95 persen dan realisasi fisik 98 persen. Namun, penjelasan tersebut tidak meredakan kegeraman Bupati Sri Juniarsih.
Ia langsung menginstruksikan agar lelang proyek irigasi Muara Bangun dibatalkan, menilai pelaksanaan yang dipaksakan hanya akan menghasilkan pekerjaan tidak maksimal. “Bakal terkejar nggak? Batalkan saja itu,” tegasnya.
Bupati menekankan agar seluruh OPD melakukan lelang di awal tahun anggaran untuk menghindari keterlambatan pengerjaan.
Ia mengingatkan, serapan anggaran Berau menjadi sorotan dan hal tersebut akan menjadi catatan hitam bagi kepala OPD yang tidak menunjukkan perbaikan.
“Saya tidak mau dengar lagi ada keterlambatan lelang. Kalau bisa saya nonjob-kan, akan saya nonjob-kan,” tegasnya dalam rapat evaluasi.
Rapat evaluasi ini menjadi sinyal kuat bagi semua OPD agar mempercepat kinerja belanja daerah, memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini bukan cuma satu OPD, tapi seluruh OPD harus memaksimalkan program pembangunan,” tandasnya.
Editor: Erwin