Rapat dipimpin langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, didampingi Wakil Bupati Gamalis, dan dihadiri hampir seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam evaluasi tersebut terungkap bahwa masih terdapat 10 OPD dan sejumlah kampung dengan realisasi anggaran tergolong rendah per November 2025.
Kecamatan Tabalar menjadi sorotan utama karena baru mencatatkan realisasi fisik 27 persen atau Rp1.441.238.987 dari total anggaran Rp5.337.922.142 serta realisasi keuangan 30 persen atau Rp1.625.981.596.
Disusul Diskominfo dengan serapan fisik 45 persen dan keuangan 45,65 persen dari total anggaran Rp36,66 miliar. Dinas Pertanahan juga tercatat belum optimal, dengan realisasi fisik 49 persen meskipun realisasi keuangan telah mencapai 88,90 persen.
OPD lain yang turut masuk daftar perhatian meliputi Kecamatan Segah, BPBD, Bapenda, Dinas Sosial, DPUPR, Setda, serta Disnakertrans.
Dalam arahannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih menyoroti secara khusus DPUPR, Diskominfo dan RSUD dr Abdul Rivai. Untuk DPUPR, ia menegaskan pembatalan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Bendungan Muara Bangun yang tidak kunjung rampung meskipun sudah dua kali dilelang.
“Batalkan saja itu. Kalau dipaksakan, hasil pekerjaan tidak akan maksimal,” tegasnya.
Kepada Diskominfo, Sri Juniarsih meminta peningkatan fungsi komunikasi publik agar hasil kerja pemerintah daerah dapat diketahui masyarakat secara luas.
“Jangan sampai pemerintah bekerja, tapi masyarakat tidak tahu apa yang sudah dicapai,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi anggaran menjadi indikator kinerja pemerintah daerah sekaligus upaya memastikan pemerataan pembangunan.
Sebab, surat evaluasi telah disampaikan per tiga bulan, namun masih ditemukan kelalaian dalam penyelesaian kegiatan.
“Kalau sampai ada kegiatan yang belum dilelang dan menyebabkan tidak terlaksana, itu akan menjadi catatan hitam pimpinan OPD,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, dari 45 OPD, delapan dipimpin perempuan dan seluruhnya dinilai menyampaikan laporan yang detail dan terukur. OPD yang tidak hadir pada rapat pun turut diberi catatan khusus.
Sri Juniarsih menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita wakafkan diri kita untuk melayani masyarakat. Kalau ada kendala, diskusikan, jangan diam dan mengambil keputusan tanpa sepengetahuan kami,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gamalis menekankan evaluasi dilakukan bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan seluruh target anggaran dapat terselesaikan tepat waktu.
“Kalau ada hambatan, kita pecahkan bersama. Yang terpenting adalah progresnya jelas,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Berau berharap seluruh OPD dapat bergerak cepat dan tepat dalam pemanfaatan anggaran, sehingga capaian pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat hingga akhir tahun 2025.
Editor: Erwin