Berau Gagal Pertahankan WTP

Wabup Sebut Terlalu Terlena

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau tak mampu mempertahankan capaian pengelolaan laporan keuangan daerah yang telah dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut. 

Pada tahun 2017 ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menetapkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kondisi ini pun menjadi penurunan yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk secepatnya diperbaiki. Mengingat raihan ini merupakan gambaran kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan selama satu tahun anggaran.

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyebut, berbagai persoalan menjadi penyebab tidak bisanya dipertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih selama tiga tahun tersebut. Pertama, masalah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Sekretariat DPRD Berau. Selanjutnya, laporan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) yang belum selesai. Kemudian pencatatan aset-aset, terutama soal jalan-jalan di Berau. 

“Seperti persoalan pembangunan jalan yang belum selesai pembebasan lahannya atau sertifikatnya,” ungkapnya.

Tidak tercapainya WTP tersebut menjadi beban tersendiri bagi dirinya. Di mana dalam hal pengawasan merupakan tugas wakil bupati. Atas hasil tersebut, pihaknya segera melakukan introspeksi karena lengah dalam melakukan pengawasan. 

Ia pun menilai, penurunan yang terjadi ini karena raihan opini WTP tiga tahun berturut-turut menjadikan pemerintah daerah terlena. Akibatnya, sistem yang dinggap berjalan sempurna tidak didukung konsistensi dari sumber daya manusia.

“Contohnya temuan di Sekretariat DPRD itu. Menurut BPK, karena selain sistem yang masih ada lubang-lubangnya, juga karena teledor dalam hal pengendalian. Pengendalian ini ada hubungannya dengan aparatur sipil kita,” tegas Agus. (sam)