Kegiatan ini justru menjadi momentum bagi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan transformasi budaya kerja, terutama dalam cara pemerintah hadir dan berinteraksi dengan masyarakat.
Mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Staf Ahli Bupati Warji menekankan komunikasi publik bukan lagi sekadar penyampaian informasi. Di era digital yang penuh dinamika, komunikasi menjadi cerminan kualitas kepemimpinan dan profesionalitas birokrasi.
“Dengan arus komentar publik yang tak terbendung di media sosial, pemerintah harus mampu merespons cepat, tepat, dan dengan bahasa yang tidak menimbulkan kegaduhan,” kata Warji.
Warji juga menggarisbawahi perlunya OPD mengakhiri pola lama yang hanya berfokus pada laporan internal, tanpa menerjemahkannya menjadi informasi yang mudah dipahami public karena penyampaian data harus terstruktur, selaras antarinstansi, dan tidak tumpang tindih.
“Ini soal membangun kepercayaan. Masyarakat perlu tahu apa yang dikerjakan pemerintah dan mengapa itu penting,” papar Warji.
Nara sumber workshop yang juga pakar komunikasi Hifni Alifahmi menilai kemampuan komunikasi setiap pejabat daerah akan menentukan apakah masyarakat merasakan kehadiran pemerintah atau tidak. Komunikasi publik bukan hanya soal mengumumkan program, tetapi juga membangun keterlibatan.
“Ada tahapan mulai dari menginformasikan hingga mendorong partisipasi. Disinilah strategi harus diperkuat,” ujar Hifni.
Pola hubungan pemerintah dan media massa juga perlu diperbarui. Media tak lagi hanya dianggap sebagai penyalur informasi, tetapi mitra strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap program pembangunan.
Workshop ini pun diharapkan menjadi langkah awal perubahan mentalitas birokrasi menuju pelayanan yang lebih terbuka, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan komunikasi era digital.
"Kita harus berani bertransformasi, agar setiap informasi yang disampaikan tidak sekadar terdengar, tetapi juga dipahami dan dipercaya," tegas Hifni.
Editor: Aspian Nur