Pasalnya, dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan akan mengalami pemotongan signifikan mencapai Rp1,7 Triliun.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said kepada Korankaltim.com. Kebijakan pemotongan TKD ini menurutnya akan memberikan dampak besar terhadap percepatan pembangunan serta mobilisasi ekonomi daerah.
Bahkan Said merasa pesimistis terhadap progres pembangunan yang bisa dicapai di tengah keterbatasan anggaran tersebut.
“Pemotongan ini tentu akan sangat terasa terutama dalam hal pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan gedung. Kami sudah diarahkan untuk melakukan efisiensi besar-besaran diberbagai sektor,” kata Said Selasa (11/11/2025).
Seperti yang dicontohkan, dampak kebijakan efisiensi yang sudah diberlakukan sejak awal 2025, seperti pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas, yang bahkan menyebabkan sejumlah hotel dan pelaku usaha pariwisata lokal kehilangan pendapatan. Karena itu untuk tahun 2026, Pemkab Berau akan kembali memperketat efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, penggunaan BBM hingga 60 persen serta meniadakan pembelian baju dinas, kendaraan dinas dan laptop baru.
Meski begitu, dirinya memastikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tidak akan dipotong, karena belanja pegawai dinilai menjadi salah satu pendorong utama pergerakan ekonomi daerah. “Kalau pekerjaan fisik akan terdampak, tapi untuk TPP kami pastikan tetap aman,” tegas Said.
Tekanan fiskal nasional yang disebabkan oleh defisit anggaran pusat sekitar Rp600 Triliun hingga Rp700 Triliun menjadi alasan utama pemerintah melakukan efisiensi.
Sejumlah program nasional seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan koperasi merah putih kini menjadi prioritas utama pemerintah pusat, sehingga beban penyesuaian pun turut dirasakan daerah.
"Tentu ini akan berdampak luar biasa terkait dengan pergerakan tersebut karena banyak hal yang kemudian yang harus disesuaikan," tutup Said.
Editor: Aspian Nur