Seperti diketahui, untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2017, baru dimulai DPRD pada akhir September 2017. Mengingat ,penyerahan berkas dari Pemkab Berau sangat terlambat akibat berbagai faktor. “Setelah berkas dari Pemkab Berau kita terima, awal Oktober langsung kita bahas, dan semoga bisa segera disahkan,”tegasnya
Menurutnya , jika APBD-P tidak cepat disahkan, dikhawatirkan serapan anggaran tidak maksimal hingga akhir tahun. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah kualitas pekerjaan jadi kurang baik karena terburu-buru. “Apalagi bertepatan musim hujan. Khawatirnya material langka,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan KUA-PPAS 2018, menurut dia, juga terus dibahas. “Kalau murni inikan waktunya masih panjang. Karena proyek dikerjakan tahun depan. Tapi kita upayakan MoU bisa berbarengan dengan perubahan (APBD-P 2017),” pungkasnya. (ind)
Seperti diketahui, untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2017, baru dimulai DPRD pada akhir September 2017. Mengingat ,penyerahan berkas dari Pemkab Berau sangat terlambat akibat berbagai faktor. “Setelah berkas dari Pemkab Berau kita terima, awal Oktober langsung kita bahas, dan semoga bisa segera disahkan,”tegasnya
Menurutnya , jika APBD-P tidak cepat disahkan, dikhawatirkan serapan anggaran tidak maksimal hingga akhir tahun. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah kualitas pekerjaan jadi kurang baik karena terburu-buru. “Apalagi bertepatan musim hujan. Khawatirnya material langka,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan KUA-PPAS 2018, menurut dia, juga terus dibahas. “Kalau murni inikan waktunya masih panjang. Karena proyek dikerjakan tahun depan. Tapi kita upayakan MoU bisa berbarengan dengan perubahan (APBD-P 2017),” pungkasnya. (ind)