Kondisi ini mencatatkan sejarah baru yang kurang membanggakan, sebab untuk pertama kalinya Perusda di Berau sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam APBD, baik murni maupun perubahan.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menyebutkan bahwa empat Perusda yang dimaksud adalah PT Bakti Praja, PT Hutan Sanggam Berau, PLTU, dan PDAM. Absennya dividen dari seluruhnya dianggap sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah.
“Ini baru pertama kali dalam sejarah, empat Perusda kita mengalami kerugian hingga tidak ada sumbangsih untuk PAD,” tegasnya, Selasa (30/9/2025).
Dengan kondisi ini, keuangan daerah kian rentan. Saat ini PAD Berau hanya sekitar Rp450 miliar dari total APBD sebesar Rp6 triliun, atau kurang dari 10 persen.
Rendahnya kontribusi PAD menempatkan Berau pada posisi yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Menurut Grace, Perusda seharusnya berperan sebagai penggerak roda ekonomi lokal sekaligus penopang keuangan daerah.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, bukannya menambah, justru berpotensi menjadi beban jika tidak ada pembenahan serius.
“Kita punya Perusda yang semestinya menjadi mesin penggerak ekonomi. Tetapi kalau tidak mampu memberikan kontribusi, jelas ada yang salah dalam tata kelolanya,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Berau mendesak agar pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap empat Perusda tersebut.
Audit tidak boleh berhenti pada laporan keuangan, melainkan harus menilai efektivitas manajemen di semua level.
“Lakukan audit total, mulai dari direksi, dewan pengawas hingga pelaksana, harus dilihat sejauh mana mereka bekerja sesuai target,” ungkapnya.
Menurutnya, audit kinerja akan membantu mengidentifikasi akar masalah, apakah terletak pada strategi bisnis yang tidak tepat, lemahnya inovasi, atau justru manajemen yang tidak responsif terhadap dinamika pasar.
Grace juga menegaskan hasil audit harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jika terbukti manajemen Perusda tidak bekerja maksimal, pemerintah daerah diminta untuk tidak segan melakukan evaluasi hingga pergantian pimpinan.
“Kalau hasilnya memang menunjukkan kinerja yang buruk, jangan ragu untuk mengganti manajemen. Perusahaan daerah itu bukan tempat berlatih, melainkan motor penggerak ekonomi,” ucapnya tegas.
Grace menilai keberanian eksekutif dalam mengambil keputusan akan menentukan arah keberlangsungan Perusda di masa mendatang.
Kondisi nihil dividen ini, seharusnya dijadikan momentum perbaikan tata kelola Perusda.
“PDAM misalnya, harus memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efisiensi. Begitu juga PT Hutan Sanggam Berau, perlu menyesuaikan diri dengan regulasi kehutanan berkelanjutan. Jangan sampai hanya berjalan di tempat,” jelasnya.
Selain itu, Grace menekankan pentingnya penyusunan target kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap Perusda. Dengan begitu, keberhasilan maupun kegagalan dapat dievaluasi secara obyektif.
Grace mengingatkan, kegagalan Perusda tidak hanya berdampak pada neraca keuangan daerah, tetapi juga berimbas pada program pembangunan yang membutuhkan dukungan PAD.
“Karena semakin kecil kontribusi perusahaan daerah, semakin sempit pula ruang fiskal pemerintah dalam membiayai layanan publik,” ujarnya.
Sehingga, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Audit total, evaluasi manajemen, hingga langkah tegas berupa pergantian pimpinan menjadi keharusan agar Perusda kembali pada jalurnya.
Jika tidak, risiko fiskal akan terus menghantui, dan cita-cita menjadikan Perusda sebagai penopang pembangunan daerah hanya akan tinggal slogan.
“Jika, PAD melemah, maka akan membatasi kita dalam membangun infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Kalau Perusda tidak berkontribusi, otomatis masyarakat yang dirugikan,” tandasnya.
Editor: Erwin