2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Berau Menggugat di depan Kantor DPRD Berau berlangsung kondusif, Senin (1/9/2025).
Selain menuntut isu nasional, para demonstran juga menuntut persoalan daerah. Mulai dari para anggota DPRD terpilih dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, kesejahteraan para guru hingga persoalan tambang ilegal di Kabupaten Berau.
Jendral Lapangan (Jenlap) Aliansi Berau Menggugat, Muhammad Asry J menyampaikan bahwa aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk solidaritas kepada mereka yang telah melakukan aksi sebelumnya.
Asry menyebut Aliansi Berau Menggugat ini diinisiasi oleh Cipayung plus, organisasi internal dari berbagai kampus, BEM Universitas Muhammadiyah Berau (UMB), dan masyarakat. Namun, di tengah berjalannya konsolidasi Presiden BEM menarik diri dan tidak ikut aksi.
“Presiden BEM UMB telah menarik diri sejak masa konsolidasi, tapi hari ini Wapres BEM turun bersama kami,” jelasnya.
Keadaan unjuk rasa berlangsung kondusif. Tidak ada penyerangan yang bersifat anarkis. Bahkan, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto didampingi Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto dan anggota DPRD lainnya turun langsung menemui dan mendengarkan tuntutan para pengunjuk rasa.
Tak hanya itu, pihak kepolisian turut mengamankan jalannya unjuk rasa tanpa menghalangi orasi pendemo.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengatakan apresiasi atas keberanian mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi publik
Secara pribadi dan sebagai wakil rakyat, dirinya berterima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi di Kabupaten Berau yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Aspirasi ini akan kami bahas di DPRD. Untuk isu nasional akan kami teruskan ke pemerintah pusat, sementara isu daerah akan segera kami koordinasikan,” ungkapnya sambali terduduk di jalan bersama para massa aksi.
Dedy juga menyinggung persoalan penerimaan tenaga kerja lokal yang sering dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, hal itu masih dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi karena peraturan daerah yang ada belum cukup kuat tanpa dukungan Peraturan Bupati (Perbup).
“Kalau hanya perda, perusahaan masih bisa mengelak. Karena itu, perlu Perbup agar bisa memperkuat aturan supaya perusahaan lebih patuh,” tandasnya.
Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menyampaikan rasa yang sama. Menurutnya, penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat berjalan dengan tertib dari awal hingga akhir.
“Mereka menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dari hati maupun kelompok, aspirasi itu sudah ditampung dan disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Berau untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pihak kepolisian juga mengawal proses kembalinya massa hingga selesai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Upaya ini sekaligus untuk mencegah adanya oknum yang mencoba menyusup dan melakukan tindakan anarkis.
Dalam pengamanan aksi, Polres Berau menerapkan prinsip legalitas dan kebutuhan sesuai jumlah massa yang hadir.
“Total sekitar 400 personel gabungan diturunkan, terdiri dari 276 personel Polres Berau, 24 TNI, 21 Brimob, 10 Dishub, 15 Satpol PP, serta tambahan dari BPBD, Damkar, dan PMI,” sebutnya.
Kapolres menegaskan, selama aksi berlangsung tidak ada tindakan anarkis maupun pelanggaran hukum. Aparat juga bertindak sesuai prosedur tanpa menggunakan senjata.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
