Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan bahwa simulasi ini merupakan tindak lanjut atas persoalan tidak maksimalnya pengoperasian truk penyedot lumpur yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Dalam simulasi ini, pihaknya berkolaborasi dengan BPBD dan DLHK Berau yang memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing. BPBD bertugas melakukan penyemprotan, sedangkan DLHK untuk membantu dalam hal kebersihan.
“Jadi, simulasi ini, jadi bahan evaluasi kami ke depan untuk memaksimalkan pengoperasian alat penyedot lumpur ini,” jelasnya.
Untuk mendukung pengoperasian, pihaknya telah menyiapkan tambahan anggaran di ABT perubahan 2025 dan murni 2026.
Sementara itu, Sekretaris DLHK Berau, Masrani, menyatakan, pihaknya selalu bersedia untuk menerjunkan pasukan kuning ketika dibutuhkan untuk membantu operasi penyedotan lumpur.
Melalui kolaborasi lintas lembaga pemerintah daerah ini dapat menjawab kebutuhan penting masyarakat terkait penanganan banjir di Berau.
“Ini telah sesuai dengan arahan bupati,” tegasnya
Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang sempat meninjau proses simulasi tersebut meminta DPUPR Berau untuk mencari formula terbaik agar alat yang dimiliki pemerintah daerah ini berfungsi sebagai mana mestinya.
Alat yang telah dibeli dengan anggaran yang cukup mahal ini, akan sia-sia bila tidak berfungsi dengan maksimal.
“Ketika rumus sudah pas, nantinya dapat diterapkan di semua titik yang terdapat sedimentasi lumpur dalam jumlah besar,” jelasnya.
Dirinya pun akan membahas kebutuhan penambahan alat baru ketika kerja alat yang ada saat ini telah maksimal.
“Kalau pengoperasian sudah pas, kita bisa ajukan untuk pengadaan alat baru,” tandasnya.
Editor: Erwin