Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Harum mengumumkan bahwa Pemprov Kaltim akan memberikan reward kepada masyarakat yang patuh membayar pajak tepat waktu berupa hadiah umrah, wisata religi, sepeda motor, dan uang tunai. Undian tersebut akan digelar pada bulan Agustus 2025 mendatang.
“Ini adalah bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, sebagai wujud terima kasih atas kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” ujar Gubernur Harum.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada jajaran Samsat yang telah menjalankan tugas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk pulau-pulau di Kabupaten Berau. Melalui kolaborasi antara layanan Samsat keliling, Babinkamtibmas, dan program Geber RT, pemerintah berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Geber RT adalah bentuk nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk mendorong keadilan dan pemerataan kepatuhan pajak,” tambahnya.
Tak lupa, apresiasi juga disampaikan kepada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim dan PT Jasa Raharja yang telah bersinergi dalam mendukung pelayanan Samsat, termasuk pengurusan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.
Gubernur juga menginstruksikan kepada jajaran kepolisian lalu lintas untuk segera menggelar razia kepatuhan sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak.
Sementara itu Kepala Bapenda Kaltim Ismiati melaporkan, jumlah kendaraan di Kabupaten Berau saat ini tercatat sebanyak 210.563 unit, dengan target penerimaan PKB dan BBNKB sebesar Rp136,49 miliar. Untuk mendukung pelayanan, tersedia berbagai titik layanan Samsat, seperti:
Samsat Payment Point di Bank Kaltimtara Kecamatan Segah, Labanan, Tanjung Batu, dan Batu Putih. Samsat Keliling di Tanjung Redeb, Biatan, Lempake, serta Bus Pelita.Total personel UPTD PPRD Berau berjumlah 32 orang, terdiri dari 19 ASN dan 13 P3K.
Untuk di Kabupaten Paser, jumlah kendaraan mencapai 223.160 unit dengan potensi penerimaan PKB dan BBNKB sebesar Rp110 miliar. Layanan yang tersedia antara lain:
Samsat Induk dan KCP Kuaro, serta Samsat Payment Point di Tana Paser, Batu Kajang, Long Kali, dan Muara Komam. Samsat Paten di Batu Engau dan Bus Pelita.
Pemprov Kaltim juga terus berinovasi dengan menghadirkan layanan digital atau e-channel untuk pembayaran PKB tahunan. Melalui kerja sama dengan bank dan platform digital, masyarakat dapat membayar pajak via:
ATM dan mobile banking, Aplikasi LinkAja, Pay Kaltimtara, Tokopedia, dan Gojek, Layanan Samsat Delivery bersama PT Pos, E-SAMSAT Bhabinkamtibmas, serta Aplikasi SIGNAL dari Korlantas Polri.
Kendati begitu, tantangan masih dihadapi, seperti ketidaksesuaian data kendaraan di lapangan, kendaraan hilang atau rusak berat yang belum dilaporkan, hingga kondisi geografis yang sulit dijangkau.
“Sebagai contoh, layanan di Maratua dan Derawan hanya bisa dibuka seminggu sekali secara jemput bola,” terang Kepala Bapenda Kaltim.
Per Juli 2025, jumlah kendaraan yang terdata di Kaltim mencapai 3.388.320 unit, terdiri atas 2,815 juta sepeda motor dan 573.320 mobil. Realisasi penerimaan PKB baru mencapai 44,2 persen dari target sebesar Rp2,05 triliun (dari total target pajak Rp8,4 triliun).
Namun, terjadi kontraksi hingga 28 persen dalam penerimaan BBNKB akibat penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru, sebagaimana dilaporkan GAIKINDO.
Pemprov Kaltim juga mengakui keberhasilan program pemutihan Gratispol pada April–Juni 2025 lalu, yang berhasil menghimpun penerimaan pajak hingga Rp583 miliar, termasuk opsen Rp203,8 miliar.
Di akhir laporannya, Kepala Bapenda menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Polda Kaltim, PT Jasa Raharja, serta seluruh mitra layanan seperti Bank Kaltimtara, BCA, Mandiri, BNI, BTN, Pegadaian, Pos Indonesia, Tokopedia, dan Indomaret.
“Kami bersama seluruh jajaran menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan demi mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*/rey/pt)
