Anggaran tersebut mencakup Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp260,6 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp3,5 triliun.
Namun hingga akhir Mei 2025, realisasi belanja baru mencapai Rp1,3 triliun atau sekitar 37,03 persen dari total pagu anggaran.
Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencatat penurunan sebesar 11,60 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Di mana, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp52,4 miliar atau 47,30 persen dari pagu 110,8 miliar dan terjadi pertumbuhan 16,24 persen (yoy).
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp36,5 miliar atau 28,84 persen dari pagu Rp126,7 miliar dan terkontraksi 37,09 persen (yoy) dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp3,1 miliar atau 13,24 persen dari pagu Rp23,1 miliar dengan negative growth 473,12persen (yoy).
“Untuk belanja Transfer ke Daerah (TKD) disesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan April dengan nilai total realisasi Rp1,3 triliun atau 37,15 persen dari pagu Rp3,5 triliun dan memiliki negative growth 10,59 persen (yoy),” ungkapnya.
Kemudian, untuk Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu yang disebabkan belanja pegawai tidak mengalami efisiensi.
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan karena terdampak program efisiensi, namun realisasi sudah semakin membaik karena banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh satker.
Begitu juga dengan belanja modal, mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya Program Efisiensi APBN karena satker menunda pendaftaran kontrak untuk pagu belanja modal yang masih diblokir. Namun, realisasinya bertambah baik karena satker mulai melakukan pengadaan aset yang dibiayai dengan belanja modal.
“Jadi kegiatan satker dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya namun dengan prinsip optimalisasi penggunaan dana APBN secara efektif dan efisien,” ungkapnya.
Belanja TKD untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb dengan pagu sebesar Rp3,5 triliun sampai dengan 31 Mei 2025 telah terealisasi sebesar 37,15 persen atau sebesar Rp1,3 triliun.
Adapun rincian realisasinya, Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp563,05 miliar telah direalisasikan sebesar Rp204,61 miliar atau 36,34 persen.
Kemudian, Belanja transfer DBH dengan pagu Rp2,58 triliun telah direalisasikan sebesar Rp1,00 triliun atau 38,95 persen. “Belanja DAK fisik dengan pagu sebesar Rp38,75 miliar, sampai dengan akhir Mei belum ada realisasi,” sebutnya.
Lalu, belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp152,96 miliar telah direalisasikan sebesar Rp50,96 miliar atau sebesar 33,32 persen. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp101,53 miliar, telah direalisasikan Rp30,49 miliar atau 30,03 persen.
Untuk belanja transfer Dana Insentif Daerah dengan pagu sebesar Rp6,99 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp3,49 miliar atau 50 persen.
“Kami akui, memang terdapat beberapa kendala akibat efisiensi anggaran ini. Namun, kami yang bertugas sebagai penyalur belanja APBN semaksimal mungkin merealisasikan anggaran,” tutupnya.
Editor: Erwin