2 menit baca0 kali dibaca
Penulis : Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Dengan tujuan menyatukan persepsi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanganan anak disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), rapat koordinasi terkait hal itu digelar Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau.
Hal itu harus dilakukan mengingat perlunya persamaan dalam mengindentifiksi permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pendampingan ABK sekaligus menuju kabupaten layak disabilitas demi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Berau.
Rakor dihadiri OPD terkait, berlangsung di Ruang Kakaban Kantor Bupati Berau pada Senin (19/5/2025). Memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui pendampingan oleh DPPKBP3A Berau harus dilakukan.
"Kami berharap, anak-anak disabilitas atau ABK di Berau mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, bimbingan, konseling dan berbagai layanan lainnya yang bersifat khusus. Tidak boleh ada perbedaan atau sampai terabaikan," sebut Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah kepada Korankaltim.com.
Pasalnya DPPKBP3A Berau sampai saat ini kerap mendapati adanya orangtua yang menyembunyikan anak-anak mereka yang memiliki keistimewaan dari public sehingga penanganan serta pembinaan yang kurang tepat menjadi faktor anak disabiltas atau ABK tidak mendapatkan hak yang setera seperti anak-anak lainnya.
Diperlukan penguatan kondisi mental orangtua yang memiliki anak disabilitas atau ABK serta lingkungan sosial yang kuat dan peran aktif pemerintah dalam memberikan pelayanan disabilatas di pelayanan publik.
"Kerap anak-anak disabilitas dijadikan o jek kejahatan. Mereka dianggap tidak memiliki kekuatan. Bahkan, selama dua bulan terakhir ini, 15 kasus pelecehan seksual di Berau yang korbannya adalah anak disabilitas," ungkap Rabiatul.
Melalui rakor ini diharapkan penanganan serta pendampingan bagi anak disabiltas atau ABK di Berau menjadi satu pemahaman dengan saling berkoordinasi baik dari orang tua, OPD terkait dan pihak lainnya melalui program-program yang ada.
"Kami juga berharap sekolah melalui Disdik bisa menyediakan ruangan belajar khusus bagi pelajar disabilitas atau ABK. Termasuk tenaga pendidik khusus. Karena mereka punya hak yang sama," tutup Rabiatul.
Sementara Bupati Berau Sri Juniarsih Mas diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum Kesejahteraan Rakyat Sekkab Berau Warji mengatakan, Pemkab Berau memiliki komitmen dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap ABK dan disabilitas dengan meningkatkan aksesibilitas, inklusivitas dan ruang bagi partisipasi secara berkelanjutan.
Hal itu terlihat dengan keberhasilan pembangunan terbaik II bidang penanganan anak disabilitas. "Ini menunjukkan, kesejahteraan ABK sudah menjadi tanggungjawab kami termasik dalam layanan khusus," kata Warji.
Pemkab Berau menyadari masih dihadapkan pada kondisi keterbatasan dalam upaya pemenuhan hak-hak ABK. Namun mereka senantiasa berupaya melakukan berbagai upaya dan terus menjalin kerja sama dengan seluruh perangkat terkait.
Untuk itu Warji mendorong Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FP-ABK) Kabupaten Berau agar melaksanakan program terpadu yang dapat menghadirkan ruang setara bagi anak-anak disabilitas. "Kami berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan kemajuan untuk seluruh ABK termasuk keluarga mereka," tutupnya.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
