Kepala Dinkes Berau Lamlay Sarie menjelaskan, sosialisasi juknis ini sebagai evaluasi yang dihadapi oleh Puskesmas terutama tim gizi kesehatan ibu dan anak yang meliputi tim inti yakni kepala puskesmas, petugas gizi dan bidang-bidang koordinator.
Walau secara tema umumnya terkait dengan intervensi penurunan stunting namun sosialisasi ini lebih menekankan pada sisi Puskesmas. "Kalau nanti ada beberapa hal yang menjadi agenda bersama, maka kami kawal ke tingkat kabupaten," kata Lamlay kepada Korankaltim.com.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekkab Berau M Hendratno menjelaskan, kebijakan dan program percepatan penurunan stunting diarahkan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada angka 14 persen untuk tahun 2024.
Sementara di Berau berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi balita wasting sebesar 7,1 persen, balita stunting 23,0 persen, balita underweight 19,4 persen dan balita overweight 4,9 persen.
Sedangkan prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 27,7 persen dan ibu hamil KEK sebesar 16,9 persen. Angka ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
"Saya menginstruksikan kepada seluruh perangkat terkait untuk bekerja lebih maksimal agar target ini bisa dicapai. Saya juga mengharapkan inovasi-inovasi terbaik dari semua pihak," jelas Lamlay lagi.
"Saya mendorong para kader Posyandu serta Puskesmas sebagai layanan kesehatan bagi ibu dan balita, untuk dapat melaksanakan program PMT berbahan pangan lokal, selain tetap terus mengupayakan optimalnya angka kunjungan, pengukuran, dan penyuluhan, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan," pungkasnya.
Editor: Aspian Nur
Kepala Dinkes Berau Lamlay Sarie menjelaskan, sosialisasi juknis ini sebagai evaluasi yang dihadapi oleh Puskesmas terutama tim gizi kesehatan ibu dan anak yang meliputi tim inti yakni kepala puskesmas, petugas gizi dan bidang-bidang koordinator.
Walau secara tema umumnya terkait dengan intervensi penurunan stunting namun sosialisasi ini lebih menekankan pada sisi Puskesmas. "Kalau nanti ada beberapa hal yang menjadi agenda bersama, maka kami kawal ke tingkat kabupaten," kata Lamlay kepada Korankaltim.com.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekkab Berau M Hendratno menjelaskan, kebijakan dan program percepatan penurunan stunting diarahkan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada angka 14 persen untuk tahun 2024.
Sementara di Berau berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi balita wasting sebesar 7,1 persen, balita stunting 23,0 persen, balita underweight 19,4 persen dan balita overweight 4,9 persen.
Sedangkan prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 27,7 persen dan ibu hamil KEK sebesar 16,9 persen. Angka ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
"Saya menginstruksikan kepada seluruh perangkat terkait untuk bekerja lebih maksimal agar target ini bisa dicapai. Saya juga mengharapkan inovasi-inovasi terbaik dari semua pihak," jelas Lamlay lagi.
"Saya mendorong para kader Posyandu serta Puskesmas sebagai layanan kesehatan bagi ibu dan balita, untuk dapat melaksanakan program PMT berbahan pangan lokal, selain tetap terus mengupayakan optimalnya angka kunjungan, pengukuran, dan penyuluhan, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan," pungkasnya.
Editor: Aspian Nur