Diketahui, infrastruktur Pelabuhan KIPI, berdasarkan daftar proyek investasi Kaltara tahun 2023 yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, nilai investasi dari Pelabuhan Internasional ini sebesar USD 1 billion yang ditargetkan rampung pada tahun 2030 mendatang.
Melihat potensi itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie mengatakan dengan adanya pembangunan KIPI di Kaltara akan mendatangkan keuntungan bagi Kabupaten Berau terutama pada sektor pariwisata.
Menurutnya, akan ada banyak wisatawan yang ingin berlibur ke destinasi wisata unggulan Berau melalui jalur Kaltara.
“Nantinya, akan banyak orang yang datang untuk berlibur dan berwisata ke Berau. Karena aksesmya jauh lebih dekat,” jelasnya kepada Korankaltim.com, Rabu (23/4/2025).
Terlebih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah gencar meningkatkan infrastruktur sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal.
Terutama jalan yang menjadi kewenangan provinsi menuju destinasi wisata unggulan yang berada di Pulau Derawan dan Maratua.
“Terlebih, Pemkab Berau sudah membuat rencana untuk melakukan percepatan perbaikan jalan provinsi penghubung Berau dan Kaltara,” ujarnya.
Dirinya mengakui, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan proses yang cukup panjang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Bapenda hingga saat ini.
“Seperti yang kita tau sekarang ini, isu-isu ekonomi saat ini, menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak,” tuturnya.
Terdapat tiga sektor pajak yang masuk dalam kategori rendah dalam penerimaan, pertama pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet.
Dia mengatakan, bahwa poses perizinan menjadi penyebab utama ketiga sektor pajak ini menjadi penyumbang PAD terendah di Kabupaten Berau.
“Alasannya karena kewenangan izinnya. Tapi kami dari awal tahun ini sudah menggenjot untuk seluruh sektor pajak untuk lebih maksimal. Termasuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD terbesar di Berau nantinya,” tutupnya.
Diketahui, Rancangan APBD tahun 2026 pada PAD Kabupaten Berau sebesar Rp413.363.599.538 yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp154.950.000.000, Retribusi Daerah sebesar Rp 131.355.262.437, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp15.500.000.000 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 111.557.937.101.
Editor: Erwin