Penulis : */Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyoroti hasil direhabilitasi Kantor Kecamatan Gunung Tabur.
1 menit baca164 kali dibaca

Penulis : */Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyoroti hasil direhabilitasi Kantor Kecamatan Gunung Tabur.
Dedy terkejut melihat hasil akhir kantor tersebut ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Tabur, Kamis (20/2/2025).
“Dari jauh, memang gedung Kantor Camat Gunta (Gunung Tabur) yang baru selesai di rehab terlihat bagus. Tapi, pas saya cek dari dekat, hasil akhirnya jelek sekali,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terhadap setiap kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan, seperti rehabilitasi gedung, revitalisasi, peningkatan jalan dan jembatan, serta kegiatan infrastruktur ekonomi lainnya di Kabupaten Berau.
Menurutnya, jika pembangunan infrastruktur dilakukan sembarangan tanpa pengawasan yang memadai dari penanggung jawab, maka upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana infrastruktur di Bumi Batiwakkal akan sia-sia.
“Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena dulu saya pernah menjadi petugas pengawas di DPUPR selama 15 tahun. Jadi, saya paham sekali,” jelasnya.
Sehingga, dirinya menyarankan DPUPR untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi, terhadap kegiatan pembangunan yang tengah dilakukan saat ini.
“Jangan sampai, bangunan hanya bagus dipandang dari luar, tap dari dekat ternyata kondisinya jelek tidak sesuai harapan,” tutupnya.
Editor: Erwin
Dedy terkejut melihat hasil akhir kantor tersebut ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Tabur, Kamis (20/2/2025).
“Dari jauh, memang gedung Kantor Camat Gunta (Gunung Tabur) yang baru selesai di rehab terlihat bagus. Tapi, pas saya cek dari dekat, hasil akhirnya jelek sekali,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terhadap setiap kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan, seperti rehabilitasi gedung, revitalisasi, peningkatan jalan dan jembatan, serta kegiatan infrastruktur ekonomi lainnya di Kabupaten Berau.
Menurutnya, jika pembangunan infrastruktur dilakukan sembarangan tanpa pengawasan yang memadai dari penanggung jawab, maka upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana infrastruktur di Bumi Batiwakkal akan sia-sia.

“Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena dulu saya pernah menjadi petugas pengawas di DPUPR selama 15 tahun. Jadi, saya paham sekali,” jelasnya.
Sehingga, dirinya menyarankan DPUPR untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi, terhadap kegiatan pembangunan yang tengah dilakukan saat ini.
“Jangan sampai, bangunan hanya bagus dipandang dari luar, tap dari dekat ternyata kondisinya jelek tidak sesuai harapan,” tutupnya.
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG