Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah mengatakan, Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme perbinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membangun sinergi antar lembaga pemerintah dalam pelakanaan PUG. Termasuk mensinergikan peran kelembagaan PUG dalam pembangunan daerah.
“Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, kami berharapnya dapat menyatukan persepsi dan menjawab semua kendala dan permasalahan Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen PPRG,” ucapnya.
Lanjutnya, Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Berau untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.402.854.699.220, dengan APBD Murni Kabupaten Berau sebesar Rp5.074.960.000.000.
Jika dipresentasikan, ARG mencapai sekitar 47,8 persen, mengalami peningkatan 2 persen dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 45,8 persen.
Untuk tahun 2024, terdapat 96 program dari 115 kegiatan dengan 129 sub-kegiatan yang melibatkan 45 Perangkat Daerah. Namun, jumlah tersebut belum dianggap maksimal, karena rata-rata perangkat daerah hanya menghasilkan 2 hingga 3 dokumen.
“Jadi, dibutuhkan sinergitas tim driver seperi Bapelitbang, BPKAD, DPPKBP3A dan Inspektorat untuk mendampingi Perangkat daerah dalam menyusun dokumen GAP dan GBS,” ungkapnya.
Sementara itu, Fasilitator PUG, Pemerintah Provinsi Kaltim Dwi Hartini menjelaskan, Rakor ini diharapkan menjadi tindak lanjut untuk melakukan advokasi dan pendampingan penyusunan dokumen PPRG Ke seluruh Perangkat Daerah yang ada.
Termasuk sebagai landasan untuk menyusun kebijakan terkait PUG serta menyusun profil Gender dan Anak.
“Termasuk memberikan Bimbingan Teknis PUG PPRG untuk Seluruh Pejabat Fungsional Perencana Muda dan Pejabat Struktural Penyusunan Program Keuangan dan asset,” jelasnya.
Selain itu, usai memberikan arahan sebagai narasumber. Ia berharap, dengan adanya rakor ini dapat menyatukan persepsi dan menjawab semua kendala dan permasalahan Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen PPRG.
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi PUG bagi Perangkat Daerah. Mulai dari memahami jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing.
“Tujuan tentu untuk menyamakan persepsi tentang program, kegiatan dan sub Kegiatan yang berhubungan Responsif Gender yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing,” tandasnya.
Editor: Erwin
