Hal itu diketahui berdasarkan data dari Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP). Kepala Bagian Adminitrasi dan Pembangunan Setkab Berau Ismiyanto menjelaskan mereka mendapat laporan dari SMEP terkait rendahnya serapan anggaran 10 OPD tersebut. Setiap OPD sendiri melaporkan kinerjanya sebelum tanggal 5 setiap bulannya.
"Ini (serangan anggaran rendah) laporan terakhir per Agustus 2024 dengan realisasi fisik dan keuangan untuk anggaran murni tahun 2024. Anggaran perubahan belum, kalau itu ditambah bisa semakin tinggi serapan anggarannya," ujar Ismiyanto kepada Korankaltim.com Senin (30/9/2024) hari ini.
Ke-10 OPD tersebut yaitu Dinas Pertanahan dengan realisasi fisik sebesar 22 persen dan keuangan 0,09 persen. Lalu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) dengan realisasi fisik sebesar 35 persen dan keuangan 34,80 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan realisasi fisik 40 persen dan keuangan 37,7 persen.
Ada juga Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Berau dengan realisasi fisik sebesar 46 persen dan keuangannya 46 persen, Dinas Perkebunan (Disbun) realisasi fisik 47 persen dan keuangannya 47 persen. "Ini balance yah, antara fisik dan keuangannya," jelas Ismiyanto.
Kemudian ada Kecamatan Maratua dengan realisasi fisik sebesar 48 persen dan keuangan 49,23 persen, Kecamatan Tabalar dengan realisasi fisik 49 persen dan keuangan 52 persen. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan realisasi fisik 49 persen dan keuangannya 49,26 persen.
"Kenapa realisasi keungannya lebih besar dibanding fisik? Karena dalam rincian keuangan terdapat adminitrasi dan kegiatan rutin operasional," ungkapnya.
Serapan anggaran rendah juga ada di Dinas Sosial (Dinsos) dengan realisasi fisik 50 persen dan keuangan 50,4 persen dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan realisasi fisik 51 persen dan keuangan 58,55 persen.
"Ini laporan baik yang keluar dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diterima OPD tapi belum laporan kepada kami. Tapi kalau yang sedang proses itu sebenarnya banyak di BPKAD. Kalau mau dihitung sampai situ sebenarnya naik realisasinya," tutupnya.
Editor; Aspian Nur