Lalu, pada 2024 dari total pagu Rp3,8 triliun. "Realisasi pada bulan April tahun 2023 sebesar Rp1,1 triliun atau sebesar 24,47 persen dari pagu Rp4,5 triliun dan realisasi pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp103,7 miliar sebesar 25,23 persen dari pagi Rp411,4 miliar," ujarnya, Selasa (30/4/2024).
Kemudian, sampai dengan 26 April 2024, secara persentase belanja pegawai terealisasi sebesar Rp36,2 miliar atau sebesar 35,34 persen dari pagu Rp102,5 miliar termasuk di dalamnya realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polri.
Lalu, belanja barang terealisasi sebesar Rp45,6 miliar atau 25,68 persen dari pagu Rp177,8 miliar. Belanja modal terealisasi sebesar Rp9,3 miliar atau 18,64 persen dari pagu Rp50 miliar. "Ada peningkatan signifikan belanja modal di bulan April dibandingkan bulan sebelumnya," tuturnya.
Belanja TKD telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK dengan nilai realisasi Rp707,4 miliar atau 20,14 persen dari pagu Rp3,5 triliun.
Selain itu, KPPN Tanjung Redeb telah mengambil langkah-langkah strategis percepatan realisasi APBN untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai percepatan tersebut seperti, melakukan perencanaan dengan cermat untuk setiap jenis belanja.
Hal ini diterapkan pada Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA Satuan Kerja dan pengisian Target Capaian Output Satuan Kerja. "Secara umum realisasi APBN bulan April 2024 telah melampaui target nasional," tuturnya.
Selain itu pada akhir Maret dan awal April 2024 telah dilaksanakan pembayaran THR untuk PNS, Polri dan PPNPN sebagai wujud apresiasi dan penghargaan dari pemerintah kepada aparatur negara yang telah berkontribusi dalam mendukung berbagai program nasional, sekaligus untuk menjamin kesejahteraannya.
Pemberian THR juga ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat lebih menggerakkan perekonomian di daerah, khususnya pada momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
"Pembayaran THR ini turut meningkatkan daya beli masyarakat. Para pegawai dapat membelanjakan untuk produk-produk dalam negeri sehingga dapat mendorong UMKM setempat," tutupnya.
Editor: Maruly Z
