Menurut Iku, Fraksi PDIP juga mengingatkan, agar pemerintah menjaga aset yang telah terbangun, pembayaran honor TKK agar menjadi prioritas. “Sehingga APBD Kubar 2018 lebih prioritas peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik ke kampung, merata se-Kubar. Namun pada dasarnya fraksi PDIP setuju dengan RAPBDP Kubar 2017,” ujarnya.
Fraksi Gabungan Amanat Gerakan Bangsa Karya yang dibacakan Mulyadi Effendi mengingatkan pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga anggaran yang dikucurkan tepat sasaran. Sedangkan Fraksi Gabungan Demokrat Hanura
Keadilan Sejahtera yang dibacakan Yustinus Agus menyoroti pemerintah daerah Untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, perlu penataan prioritas yang urgen.
“Penyelarasan anggaran agar sepadan keuangan daerah, berbasis kinerja yang berkarakter,” jelasnya.
Bupati Kubar FX Yapan menjelaskan, APBD murni Kubar 2017 sebesar Rp1,996 triliun. Sedangkan APBDP Kubar 2017 ini sebesar Rp1,986 triliun. Bupati menuturkan, hal itu berdampak positif terhadap efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. “Telah mendapat persetujuan DPRD. Apresiasi atas terlaksananya fungsi dan peran dewan khususnya dalam pembahasan dan koreksi terhadap penyusunan APBDP Kubar tahun 2017,” tegasnya.
Untuk diketahui, peruntukannya secara garis besar yaitu, pendapatan Rp1,764 triliun bertambah Rp 124,650 milyar. Sehingga pendapatan setelah perubahan menjadi Rp 1,88 triliun. Belanja murni Rp 1,987 triliun untuk urusan wajib, dalam perubahan APBD menjadi Rp 1,978 triliun atau berkurang Rp 9,157 miliar. Penerimaan pembiayaan semula Rp 231,79 miliar , berkurang Rp 134,458 miliar menjadi Rp 8,148 miliar.
Sidang paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kubar Jackson Jhon Tawi didampingi Wakil Ketua Arkadius Ely. Hadir pula Wakil Bupati Edyanto Arkan dan Sekda Yacob Tullur serta sejumlah Kepala Dinas dan perwakilan instansi vertikal. (imr)
