Pada tahun 2024 Sebanyak 5.659 KPM sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 5.366 KPM dari seluruh kelurahan dan kampung yang ada di 13 kecamatan.
Namun bertambahnya angka penerima ini bukan berarti angka kemiskinan di Bumi Batiwakkal bertambah, justru angka kemiskinan mengalami penurunan. "Angka kemiskinan di Berau tahun 2023 mencapai 18.731 ribu kepala keluarga. Itu berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Dinsos Berau," kata Iswahyudi kepada Korankaltim.com Kamis (1/2/2024) hari ini.
Untuk mendapatkan data warga miskin dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Untuk masyarakat yang masuk kategori miskin adalah mereka yang berpenghasilan sekitar Rp700 Ribu per bulan. Sedangkan untuk kategori ekstrem adalah masyarakat yang berpenghasilan Rp500 Ribu per bulan. Beberapa di antaranya adalah tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk.
Kriteria penginputan DTKS di setiap kecamatan di serahkan ke pemerintah kampung masing-masing lalu dikirimkan ke pusat. "Bahkan masyarakat bisa mendaftarkan sendiri. Dan setiap bulan kami menerima data warga miskin dari setiap kecamatan di Berau," ujar Iswahyudi lagi.
Sementara Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan angka kemiskinan Berau turun dari 5,65 persen atau 13.310 jiwa pada tahun 2022, menjadi 5,54 persen 13.260 jiwa pada tahun 2023.
Hal ini tentu saja berkat dukungan dari Pemerintah Pusat dan upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam mengintervensi berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau.
"Kami sangat mengharapkan dukungan dari Menko PMK agar pelaksanaan agenda pembangunan di Kabupaten Berau dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Gamalis.
Editor: Aspian Nur