Hal tersebut disampaikan dalam laporan akhir kajian rencana penggabungan Berau dengan Kaltara yang dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Aula Gedung Gabungan Dinas Tanjung Selor, Senin (6/11/2023) hari ini.
"Kami apresiasi inisiasi dari Kaltara dalam hal wacana penggabungan Berau masuk Kaltara. Saya kira ini wacana yang cukup menarik di diskusikan," kata Peri.
Politisi dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan kehadirannya dalam kegiatan tersebut hanya melihat dan mendengarkan wacana penggabungan Bumi Batiwakkal dengan provinsi termuda di Indonesia itu. "Kami hanya anggota DPRD, representatif ada di tangan masyarakat," tegasnya.
Kesimpulan apapun yang pihaknya dapatkan dari diskusi kali ini, tentu akan disosialisasi kepada masyarakat di Berau.
Kabupaten Berau pun bakal menyusun kajian akademis terkait visi misi kepentingan kabupaten tersebut di Kaltara. "Apakah ada yang kecocokan dan itu yang akan kami diskusikan di Berau bersama tokoh masyarakat, tokoh agama juga Pemkab Berau," ujar Peri lagi.
Wacana penggabungan Berau dengan Kaltara tentu membutuhkan waktu dan proses yang cukup Panjang, melalui kajian-kajian baik dari pemerintah, lembaga, serta tokoh agama dan tokoh adat. "Karena ini keputusan yang bersifat sacral, apalagi bertahun-tahun ajakan penggabungan Berau ke Kaltara ini, ya tentu ada pandangan sisi positif dan negatif, apa saja yang bisa didapatkan kedua daerah tersebut," jelasnya.
Editor: Aspian Nur