Ditambah lagi masalah jaringan yang belum bisa tersambung ke jaringan Kementerian Dalam Negeri. “Sudah terkirim 14 ribu lebih data rekaman penduduk Kubar lebih ke pusat, tapi sampai sekarang belum diketahui hasil verifikasinya. Istilahnya print di-record masih belum dapat info, dikarenakan pengunggahan data yang masih bermasalah di pusat,” katanya, Jumat (22/9).
Diakui Bahtiar, di daerah lain ada saja yang bisa mencetak E-KTP. Itupun bagi mereka yang melakukan perekaman pada September 2016. “Kalau proses perekaman tetap berjalan, tapi hanya bisa diberikan Surat Keterangan sebagai KTP
Sementara. Surat itu berlaku untuk semua urusan yang membutuhkan KTP dan masa berlakunya enam bulan. Jika sudah kadaluarsa, bisa diperpanjang lagi,” ungkapnya.
Bahtiar menjelaskan, ada 110.025 orang yang wajib melakukan perekaman KTP-El dari 158.560 penduduk Kubar yang terdapat 46.734 Kepala Keluarga. Hal itu berdasarkan Laporan Kemajuan Penerapan KTP Elektronik Kabupaten Kutai Barat DKB Semester 1 Tahun 2017. “Dari data itu, masih 12.160 orang yang belum melakukan perekaman. Sedangkan sisa target pusat, terdapat 1.295. orang. Hasil perekaman KTP-El sudah mencapai 97.665 dan pencetakan KTP-El pusat berjumlah 84.854. Sedangkan KTP-el yang belum dicetak pusat 14.306,” urainya.
Meski ada yang sampai setahun belum mendapatkan KTP-El , kebanyakan warga tidak mengeluh. Sebab mereka menyadari kasus korupsi proyek KTP-El yang melibatkan para pejabat di Kemendagri dan DPR RI, berimbas belum dicetaknya blangko KTP-El . “Saya sudah setahun lebih melakukan perekaman, tapi belum juga dapat KTP-El ,” kata Sonny Lee Hutagalung, warga Kecamatan Barong Tongkok kepada. (imr)
