“Banyak peraturan persampahan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang jadi harus direvisi dan kita perbaiki agar kedepan semua perda bisa dilaksanakan dengan baik tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, workshop hari ini berlangsung selama satu hari dan hasilnya akan kita bawa ke Workshop tingkat nasional” katanya.
Sementara, anggota tim bantuan teknis Kementerian Pekerjaan Umum RI, Dian Kustiani mengatakan tahapan penyusunan Raperda tentang persampahan di Kubar sudah berjalan dengan baik. Utamanya melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Hasil dari kegiatan workshop itu menjadi acuan tentang Perda Persampahan. Bisa menjadi acuan dasar bantuan sarana dan prasarana ke
Kementerian PU. Karena untuk mendapatkan bantuan khususnya di bidang penanganan persampahan, harus ada perda sebagai payung hukumnya,” tegasnya.
Bupati Kubar FX Yapan, diwakili Asisten I Setkab Kubar, Aminuddin berharap dengan perda yang sudah di revisi nantinya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai peruntukannya. Jangan menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat yang pada akhirnya menimbulkan keresahan. “Tentu jika sudah ada perda baru persampahan Kubar, maka wajib didukung kesiapan prasarana tentang sampah. Misalnya Jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau kesediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), harus ada. Bahkan utama adalah dukungan masyarakat,” katanya. (imr)
“Banyak peraturan persampahan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang jadi harus direvisi dan kita perbaiki agar kedepan semua perda bisa dilaksanakan dengan baik tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, workshop hari ini berlangsung selama satu hari dan hasilnya akan kita bawa ke Workshop tingkat nasional” katanya.
Sementara, anggota tim bantuan teknis Kementerian Pekerjaan Umum RI, Dian Kustiani mengatakan tahapan penyusunan Raperda tentang persampahan di Kubar sudah berjalan dengan baik. Utamanya melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Hasil dari kegiatan workshop itu menjadi acuan tentang Perda Persampahan. Bisa menjadi acuan dasar bantuan sarana dan prasarana ke
Kementerian PU. Karena untuk mendapatkan bantuan khususnya di bidang penanganan persampahan, harus ada perda sebagai payung hukumnya,” tegasnya.
Bupati Kubar FX Yapan, diwakili Asisten I Setkab Kubar, Aminuddin berharap dengan perda yang sudah di revisi nantinya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai peruntukannya. Jangan menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat yang pada akhirnya menimbulkan keresahan. “Tentu jika sudah ada perda baru persampahan Kubar, maka wajib didukung kesiapan prasarana tentang sampah. Misalnya Jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau kesediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), harus ada. Bahkan utama adalah dukungan masyarakat,” katanya. (imr)