Dia menuturkan, pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota berinisiatif agar dalam mengatasi masalah kependudukan melibatkan berbagai sektor dengan mengsinergikan program KB. “Sehingga program kependudukan memenuhi sasaran RPJM 2015-2019. Sesuai UU 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka mekanisme pendataan keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data informasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah penduduk terkait dengan berbagai program pembangunan. kata dia, regulasi payung hukum pengerjaan data dan informasi diperkuat dengan UU No 23/2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No 87/2014 tentang perkembangan kependudukan yakni di bidang kependudukan dilimpahkan kepada pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan penguatan pembangunan.
Pada program generasi berencana di selenggarakan Avokasi dan AKII melalui penyiapan penundaan usia perkawinan dan pengaturan kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Informasi keluarga memang perlu di kelola secara terpadu terkordinasi, profesional dan perkesinambungan dalam penyelenggaran sistem informasi keluarga melandasi komitmen yang tinggi dengan menentukan ditaktor yang sederhana, dinamis, mudah di ukur dan merangsang partisipasi masyarakat serta menghasilkan data dan informasi yang tepat waktu dan tepat hukum. “Kita semua di tuntut agar data informasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga harus akurat dan valid” katanya.
Perwakilan BKKBN Kaltim Ida Rosalina Rupina menjelaskan sangat penting orientasi pendataan baru data keluarga indonesia Kabupaten Kubar. “Hasil pendataan keluarga 2015 telah meghasilkan basis data awal informasi keluarga, baik data mikro yang dapat di manfaatkan menetapkan sasaran dan globalisasi operasional program AKPPK,” tukasnya. (imr)
Dia menuturkan, pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota berinisiatif agar dalam mengatasi masalah kependudukan melibatkan berbagai sektor dengan mengsinergikan program KB. “Sehingga program kependudukan memenuhi sasaran RPJM 2015-2019. Sesuai UU 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka mekanisme pendataan keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data informasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah penduduk terkait dengan berbagai program pembangunan. kata dia, regulasi payung hukum pengerjaan data dan informasi diperkuat dengan UU No 23/2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No 87/2014 tentang perkembangan kependudukan yakni di bidang kependudukan dilimpahkan kepada pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan penguatan pembangunan.
Pada program generasi berencana di selenggarakan Avokasi dan AKII melalui penyiapan penundaan usia perkawinan dan pengaturan kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Informasi keluarga memang perlu di kelola secara terpadu terkordinasi, profesional dan perkesinambungan dalam penyelenggaran sistem informasi keluarga melandasi komitmen yang tinggi dengan menentukan ditaktor yang sederhana, dinamis, mudah di ukur dan merangsang partisipasi masyarakat serta menghasilkan data dan informasi yang tepat waktu dan tepat hukum. “Kita semua di tuntut agar data informasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga harus akurat dan valid” katanya.
Perwakilan BKKBN Kaltim Ida Rosalina Rupina menjelaskan sangat penting orientasi pendataan baru data keluarga indonesia Kabupaten Kubar. “Hasil pendataan keluarga 2015 telah meghasilkan basis data awal informasi keluarga, baik data mikro yang dapat di manfaatkan menetapkan sasaran dan globalisasi operasional program AKPPK,” tukasnya. (imr)