Wakil Bupati Berau Gamalis yang hadir dan membuka rakor mengatakan pemerintah berkomitmen menempatkan stunting sebagai musuh yang harus dikalahkan karena efeknya tidak hanya sekarang tetapi dalam jangka panjang.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Berau mencapai 25,7 persen, angka tersebut menurun hingga 21,6 persen pada tahun 2022. "Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional," ujar Gamalis kepada Korankaltim.com disela rakor.
Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang, berada di bawah standar WHO (20 persen) dan tahun 2030 Indonesia ditargetkan bebas stunting.
Berdasarkan SSGI Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen pada 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. "Namun tidak boleh berbesar hati karena angka stunting di Berau masih di atas 20 persen," ujarnya.
Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk menurunkan stunting.
Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa atau kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan. "Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja," papar Gamalis.
"Saya meminta Kepada perwakilan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Berau, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan," ucapnya.
Gamalis meminta kepada seluruh OPD yang terlibat sebagai TPPS agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting. "Sebab masa depan bangsa tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang dilakukan sekarang," tegas Gamalis.
Editor: Aspian Nur