DPRD juga telah menyurati Pemkab Berau agar tidak melunasi sisa pembayaran ke kontraktor sebelum memperbaiki kerusakan jembatan, dan kasus ini juga wajib diperiksa oleh aparat hukum. Dengan tujuan, agar para kontraktor nakal seperti ini bisa disanski sesuai aturan yang berlaku di negara ini. Begitu juga pihak Dinas Pekerjaan Umum, agar bisa mem-black list kontraktor pengerja agar tidak masuk ke Berau lagi.
“Kami telah meminta kepada Pemkab agar sisa bayar dari proyek ini jangan dibayarkan lagi dan wajib bagi kontraktor memperbaiki. Namun hal teraebut kelihatanya tidak mungkin, karena dari informasi yang diterima, kontraktor pengerja bukan kontraktor lokal. Melainkan, kontraktor dari luar Berau dan tentu saja ini harus menjadi pelajaran bersama agar bisa benar- benar seleksi didalam pelelangan yang terjadi. Sehingga, kontraktor tersebut tidak saja bisa kerja, melainkan bertanggung jawab penuh,”pungkasnya. (ind)
DPRD juga telah menyurati Pemkab Berau agar tidak melunasi sisa pembayaran ke kontraktor sebelum memperbaiki kerusakan jembatan, dan kasus ini juga wajib diperiksa oleh aparat hukum. Dengan tujuan, agar para kontraktor nakal seperti ini bisa disanski sesuai aturan yang berlaku di negara ini. Begitu juga pihak Dinas Pekerjaan Umum, agar bisa mem-black list kontraktor pengerja agar tidak masuk ke Berau lagi.
“Kami telah meminta kepada Pemkab agar sisa bayar dari proyek ini jangan dibayarkan lagi dan wajib bagi kontraktor memperbaiki. Namun hal teraebut kelihatanya tidak mungkin, karena dari informasi yang diterima, kontraktor pengerja bukan kontraktor lokal. Melainkan, kontraktor dari luar Berau dan tentu saja ini harus menjadi pelajaran bersama agar bisa benar- benar seleksi didalam pelelangan yang terjadi. Sehingga, kontraktor tersebut tidak saja bisa kerja, melainkan bertanggung jawab penuh,”pungkasnya. (ind)