Kepala BPBD Berau, Thamrin mengatakan, selain dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, BPBD, TNI, dan Polri, pihaknya juga telah membentuk relawan dari masyarakat setempat sejak 2019.
Seperti aparat kampung, RT dan tokoh masyarakat yang nantinya akan bergabung menjadi relawan peduli api dan nantinya para relawan tersebut akan dibina setiap tahunnya. "Relawan itulah yang akan membantu kita yang tersebar di 11 kecamatan, kecuali Kecamatan Maratua dan Tanjung Redeb," ucap Thamrin kepada Korankaltim.com, Kamis (22/6/2023).
Dia menjelaskan, posko-posko tersebut telah dilengkapi dengan peralatan yang akan digunakan bila terjadi bencana seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kebakaran pemukiman warga.
Selain dilengkapi sarana dan prasarana (Sarpras) peralatan seperti unit pemadam kebakaran (Damkar) yang digunakan untuk pemadam pemukiman warga dan Unit Damkar khusus Karhutla yang bentuknya slip-on.
Pihaknya pun membantu menyediakan dengan water supply, portable pump, selang dan pompa punggung termasuk alat manual untuk pemadaman hostpot mana kala terjadi kebakaran.
"Hanya kelemahan kami, kurang personel di beberapa kecamatan. Idealnya dalam satu posko ada 6 personel, tetapi saat ini kita hanya ada 2 sampai 3 personel," katanya.
Pihaknya pun telah mengusulkan untuk tahun ini untuk masuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) agar bisa disetujui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penambahan personel disetiap kecamatan termasuk posko induk di Tanjung Redeb.
Untuk BPBD Berau semua anggaran berasal dari Pemda baik untuk operasional dan Sarpras. Namun, bila terjadi keadaan darurat dan bencana besar, maka bisa menggunakan anggaran Pemda dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Saya tidak terlalu mengetahui tentang anggaran yang dikeluarkan, namun anggaran selama ini mencukupi," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kesiapan posko disetiap kecamatan, seperti peralatan yang digunakan. Menurutnya, perlu adanya kesiapan sehingga mengurangi masalah yang menghambat kerja para personel di posko.
Sehingga setiap tahun selalu diadakan pelatihan kepada masyarakat dan aparat kampung agar bisa membantu dalam menangani setiap jenis bencana, baik itu alam ataupun Karhutla.
"Kita setiap tahun menghadapi musim kemarau itu selalu dilakukan evaluasi soal kesiapan, tentunya peralatan apakah siap digunakan atau tidak," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan semua stakeholder terkait Karhutla terus meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla berupa peningkatan status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi
patroli udara, water bombing, pembuatan hujan buatan/Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), dan operasi darat yang meliputi patrol mandiri dan pemadaman dini.
Sebab menurutnya kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak negatif baik terhadap aspek sosial, ekonomis, ekologis, politis, baik pada skala nasional, regional (Asean) maupun global yang berisiko sangat merugikan bagi daerah.
"Jadi untuk petugas yang memiliki tanggung jawab agar siap siaga, karena kejadian seperti ini tidak dapat diprediksi dan harus siap orang dan alat yang memadai," pungkasnya.
Editor: Maruly Zainuddin