Dikatakannya, Pemerintah Daerah perlu mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat sebab mobilitas masyarakat tidak semudah seperti membalikan telapak tangan.
"Kita jangan memastikan sesuatu yang tidak pasti, tentu ada evaluasi, kajian secara detail supaya Pemerintah juga tidak disalahkan," ucap Madri, Kepada Korankalti.com, Senin (22/5/2023).
Seperti halnya untuk mempersiapkan akses jalan menuju kantung parkir yang sudah disediakan serta telah terjaminnya mobilitas masyarakat.
Sebab menurutnya, kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah, berdasarkan konsultan bahwa selama satu jam terdapat 2.000 kendaraan yang melintasi Jembatan Sambaliung, tidak termasuk pada saat tatap muka anak sekolah.
Sementara saat ini, Pemerintah ingin melakukan simulasi sarana penyeberangan . Namun menurutnya simulasi tersebut minimal 80 persen atau 75 persen atau sekitar 1.600 kendaraan per satu jam.
"Dan sekarang simulasinya hanya menghasilkan 300 kendaraan dalam satu jam, apakah itu dikatakan sudah siap?. Jangan sampai pandai memutuskan tapu tidak pandai mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat," ungkapnya.
Dirinya pun menyebut bahwa diperlukan minimal empat unit kapal Landing Craft Tank (LCT) sehingga mekanismenya setiap ujung jembatan tersedia dua unit LCT. "Jadi dua LCT terdekat di jembatan, satu bongkar dan satu lagi muat," imbuhnya.
Sehingga saat LCT dan kapal pengangkut kayu yang diperkirakan akan datang pada tanggal 25 Mei mendatang sudah siap, Pemerintah Daerah sudah mengkaji lebih rinci lagi. Sebab Jembatan Sambaliung ini merupakan Jembatan utama penghubung dari enam Kecamatan.
Selain itu, bila dilihat dari anggaran sudah tidak ada masalah lagi bahkan pihak ketiga juga sudah siap membantu sehingga dirinya mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memikirkan dampak yang sebenarnya.
"Jangan sampai dalam memutuskan tidak memikirkan dampak sebenarnya, baik dari pengamanan, persiapan LCT, penyedian kantung parkir. Dan saya hanya mengingatkan untuk kepentingan masyarakat Berau," tutupnya.
Editor: Rusdianto