Dia menuturkan, ADD yang bersumber dari APBN, dalam pelaksanaannya di lapangan harus sesuai prosedur dan mekanisme. Dia menyebut ADD diperuntukkan membangun infrastruktur kemasyarakatan, sehingga kemakmuran masyarakat kampung akan terangkat. “Petinggi se-Kubar harus diingat, bahwa ADD itu bukan proyek. Sehingga tidak dilelang, merupakan swakelola oleh kampung. Tidak boleh diserahkan ke pihak ketiga atau pemborong. Jadi jangan coba-coba mau cari untung dari ADD,” tegas Yapan.
Ia menambahkan, dalam pengerjaan infrastruktur apapun sesuai perencanaan yang masuk dalam Musrenbang kampung menggunakan ADD, harus tepat waktu penyelesaiannya. “Konsekuensinya, kalau pelaporannya tidak sesuai dengan jadwal, atau salah maka dana berikutnya akan ditahan,” bebernya.
Bupati FX Yapan menginstruksikan, agar pemerintah kampung se-Kubar memberikan pelayanan yang prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat. (imr)
Dia menuturkan, ADD yang bersumber dari APBN, dalam pelaksanaannya di lapangan harus sesuai prosedur dan mekanisme. Dia menyebut ADD diperuntukkan membangun infrastruktur kemasyarakatan, sehingga kemakmuran masyarakat kampung akan terangkat. “Petinggi se-Kubar harus diingat, bahwa ADD itu bukan proyek. Sehingga tidak dilelang, merupakan swakelola oleh kampung. Tidak boleh diserahkan ke pihak ketiga atau pemborong. Jadi jangan coba-coba mau cari untung dari ADD,” tegas Yapan.
Ia menambahkan, dalam pengerjaan infrastruktur apapun sesuai perencanaan yang masuk dalam Musrenbang kampung menggunakan ADD, harus tepat waktu penyelesaiannya. “Konsekuensinya, kalau pelaporannya tidak sesuai dengan jadwal, atau salah maka dana berikutnya akan ditahan,” bebernya.
Bupati FX Yapan menginstruksikan, agar pemerintah kampung se-Kubar memberikan pelayanan yang prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat. (imr)