Bupati menambahkan, camat dan petinggi perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas para aparatur terkait pengelolaan keuangan ADD/ADK, DAK fisik, serta pengelolaan persediaan barang. “Kesalahan administrasi dalam mengelola keuangan bisa mednapat sangsi hukum berujung di penjara. Sehingga camat dan petinggi harus
berhati-hati,” ungkapnya dihadapan 340 peserta sosialisasi itu terdiri para petinggi, lurah, dan camat se-Kubar.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Midden Sihombing yang hadir dalam sosialisasi itu menuturkan, pengelolaan keuangan negara hingga ke desa harus sesuai UU yang berlaku.
Menurutnya, pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara, berakibat fatal menggiring para pegawai (ASN), petinggi, lurah, camat, dan para penanggung jawab keuangan di instansi pemerintah terjerat hukum. “Penggunaan keuangan negara harus transparan, tidak mark up (penggelembungan harga), dan tidak fiktip, maka akan aman,” bebernya.
Midden Sihombing menambahkan, Dirjen Perbendaharaan segera membuat program, yakni setiap pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana desa, harus ada laporan khusus kepada kepala dinas terkait serta kepala daerah. “Dirjen akan membuat kompetisi, kabupaten mana saja yang terbaik laporan keuangannya. Persoalan kita saat ini dalam pengelolaan dana desa tidak sesuai penggunaannya,” ugkapnya. (imr)
Bupati menambahkan, camat dan petinggi perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas para aparatur terkait pengelolaan keuangan ADD/ADK, DAK fisik, serta pengelolaan persediaan barang. “Kesalahan administrasi dalam mengelola keuangan bisa mednapat sangsi hukum berujung di penjara. Sehingga camat dan petinggi harus
berhati-hati,” ungkapnya dihadapan 340 peserta sosialisasi itu terdiri para petinggi, lurah, dan camat se-Kubar.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Midden Sihombing yang hadir dalam sosialisasi itu menuturkan, pengelolaan keuangan negara hingga ke desa harus sesuai UU yang berlaku.
Menurutnya, pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara, berakibat fatal menggiring para pegawai (ASN), petinggi, lurah, camat, dan para penanggung jawab keuangan di instansi pemerintah terjerat hukum. “Penggunaan keuangan negara harus transparan, tidak mark up (penggelembungan harga), dan tidak fiktip, maka akan aman,” bebernya.
Midden Sihombing menambahkan, Dirjen Perbendaharaan segera membuat program, yakni setiap pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana desa, harus ada laporan khusus kepada kepala dinas terkait serta kepala daerah. “Dirjen akan membuat kompetisi, kabupaten mana saja yang terbaik laporan keuangannya. Persoalan kita saat ini dalam pengelolaan dana desa tidak sesuai penggunaannya,” ugkapnya. (imr)