Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah melalui Kepala Bidang Aset Daerah, Bambang Sugianto mengatakan penetapan Penlok tinggal menunggu status lahan Inhutani, dari Direktorat Jenderal Kekayaannya Negara (DJKN), maupun dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah milik negara atau milik daerah. Kejelasan status lahan itu, merupakan bagian dari kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). "Terutama mengenai kejelasan status lahan. Karena hingga saat ini belum kami catatkan sebagai aset daerah," jelas Bambang.
Apalagi lahan tersebut dikelola oleh masyarakat sudah cukup lama, bahkan sampai 10 tahun. Selain itu, pihak pemerintah pusat juga meminta Pemkab Berau, untuk menyiapkan data pendukung, guna kelengkapan status lahan Inhutani. "Makanya, dalam menentukan Penlok ini, masih terkendala dengan status lahan itu. Makanya kami menunggu informasi dari BUMN dan DJKN ini terkait kejelasan statusnya. Jika itu sudah selesai, dan tercatat sebagai aset daerah, kami hanya tinggal presentasi ke Provinsi," ungkapnya.
BPKAD juga sudah melakukan inventarisasi lahan yang sempat dipakai masyarakat untuk bercocok tanam di sekitar lahan Inhutani yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit baru. Dalam inventarisasi itu, setidaknya ada 48 bidang tanah dengan berbagai ukuran yang dipakai warga di sana. Akan tetapi, persoalan mengenai penggunaan lahan oleh masyarakat itu sudah selesai. Dan warga setempat akan diberi kompensasi atau kerohiman atau tanam tumbuh warga di sana. "Setelah Penlok keluar, kami sudah menyiapkan anggaran untuk penilaian. Tapi untuk membayar berapa besaran kompensasinya, itu dari kepala daerah sudah berkomitmen untuk membayarnya di anggaran perubahan tahun ini," tutup Bambang.
Penulis: Tri Romadhani
Editor: Aspian Nur
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah melalui Kepala Bidang Aset Daerah, Bambang Sugianto mengatakan penetapan Penlok tinggal menunggu status lahan Inhutani, dari Direktorat Jenderal Kekayaannya Negara (DJKN), maupun dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah milik negara atau milik daerah. Kejelasan status lahan itu, merupakan bagian dari kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). "Terutama mengenai kejelasan status lahan. Karena hingga saat ini belum kami catatkan sebagai aset daerah," jelas Bambang.
Apalagi lahan tersebut dikelola oleh masyarakat sudah cukup lama, bahkan sampai 10 tahun. Selain itu, pihak pemerintah pusat juga meminta Pemkab Berau, untuk menyiapkan data pendukung, guna kelengkapan status lahan Inhutani. "Makanya, dalam menentukan Penlok ini, masih terkendala dengan status lahan itu. Makanya kami menunggu informasi dari BUMN dan DJKN ini terkait kejelasan statusnya. Jika itu sudah selesai, dan tercatat sebagai aset daerah, kami hanya tinggal presentasi ke Provinsi," ungkapnya.
BPKAD juga sudah melakukan inventarisasi lahan yang sempat dipakai masyarakat untuk bercocok tanam di sekitar lahan Inhutani yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit baru. Dalam inventarisasi itu, setidaknya ada 48 bidang tanah dengan berbagai ukuran yang dipakai warga di sana. Akan tetapi, persoalan mengenai penggunaan lahan oleh masyarakat itu sudah selesai. Dan warga setempat akan diberi kompensasi atau kerohiman atau tanam tumbuh warga di sana. "Setelah Penlok keluar, kami sudah menyiapkan anggaran untuk penilaian. Tapi untuk membayar berapa besaran kompensasinya, itu dari kepala daerah sudah berkomitmen untuk membayarnya di anggaran perubahan tahun ini," tutup Bambang.
Penulis: Tri Romadhani
Editor: Aspian Nur