Progres Pembangunan RS Dinilai Lamban, Ternyata Status Lahan Belum Jelas

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Progres pembangunan rumah sakit baru di Kabupaten Berau dinilai lamban. DPRD Berau meminta Pemkab Berau harus lebih serius jika ingin membangun rumah sakit tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan, Pemkab Berau harus serius terkait rencana pembangunan rumah sakit baru itu. Jangan sampai, anggaran yang disediakan menjadi sia-sia karena progresnya yang lambat. "Sampai sekarang, SK penentuan lokasi (Penlok) belum juga keluar dari Pemprov Kaltim. Ini harus dikejar, mengingat waktu tidak banyak," kata Waris kepada Korankaltim.com Rabu (22/6/2022) hari ini.

Anggaran pembangunan rumah sakit baru yang ada dinggarkan tahun ini berkisar Rp 20 miliar. Namun, menjelang Juli 2022, progresnya masih terkendala di Penlok. Penganggaran pembangunan rumah sakit, sudah dilakukan pada ABT tahun 2021 lalu. "Jangan sampai kita anggarkan, malah batal, karena minimnya progres," ujarnya lagi

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah melalui Kepala Bidang Aset Daerah, Bambang Sugianto mengatakan penetapan Penlok tinggal menunggu status lahan Inhutani, dari Direktorat Jenderal Kekayaannya Negara (DJKN), maupun dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah milik negara atau milik daerah. Kejelasan status lahan itu, merupakan bagian dari kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). "Terutama mengenai kejelasan status lahan. Karena hingga saat ini belum kami catatkan sebagai aset daerah," jelas Bambang.

Apalagi lahan tersebut dikelola oleh masyarakat sudah cukup lama, bahkan sampai 10 tahun. Selain itu, pihak pemerintah pusat juga meminta Pemkab Berau, untuk menyiapkan data pendukung, guna kelengkapan status lahan Inhutani. "Makanya, dalam menentukan Penlok ini, masih terkendala dengan status lahan itu. Makanya kami menunggu informasi dari BUMN dan DJKN ini terkait kejelasan statusnya. Jika itu sudah selesai, dan tercatat sebagai aset daerah, kami hanya tinggal presentasi ke Provinsi," ungkapnya.

BPKAD juga sudah melakukan inventarisasi lahan yang sempat dipakai masyarakat untuk bercocok tanam di sekitar lahan Inhutani yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit baru. Dalam inventarisasi itu, setidaknya ada 48 bidang tanah dengan berbagai ukuran yang dipakai warga di sana. Akan tetapi, persoalan mengenai penggunaan lahan oleh masyarakat itu sudah selesai. Dan warga setempat akan diberi kompensasi atau kerohiman atau tanam tumbuh warga di sana. "Setelah Penlok keluar, kami sudah menyiapkan anggaran untuk penilaian. Tapi untuk membayar berapa besaran kompensasinya, itu dari kepala daerah sudah berkomitmen untuk membayarnya di anggaran perubahan tahun ini," tutup Bambang.

Penulis: Tri Romadhani

Editor: Aspian Nur

Progres Pembangunan RS Dinilai Lamban, Ternyata Status Lahan Belum Jelas

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini