“Kemarin aturan tersebut resmi selesai pada Oktober 2021 akhir, tahun ini sudah resmi dan sudah mulai diterapkan sebagai upaya pemulihan ekonomi,” jelasnya kepada KoranKaltim.com
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Bapenda Berau, capaian pajak dari 11 sektor tersebut sebesar Rp68,92 miliar dari target Rp 71,407 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 pihaknya menaikan target pemasukan dari pajak pada 11 sektor tersebut sebesar Rp82,44 miliar.
Menurutnya, keringanan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19.
“Dan diharapkannya masyarakat dan pelaku usaha bisa terbantu dengan adanya keputusan yang diberikan,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pembebasan sanksi administrasi berlaku pada sektor pajak hotel dan restoran, sarang burung walet, reklame, hiburan, hingga parkir. Begitu juga dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan serta perkotaan, dan pajak air tanah. Hal ini diharapkan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di tahun 2022.
“Mereka tetap membayar pajak, tapi hanya keterlambatan yang tidak ada sanksi ya. Kami harap aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak disalahgunakan, dan sebaiknya justru lebih semangat untuk membayar ya,” pungkasnya.
Penulis : Tri Romadhani
Editor: Supiansyah
“Kemarin aturan tersebut resmi selesai pada Oktober 2021 akhir, tahun ini sudah resmi dan sudah mulai diterapkan sebagai upaya pemulihan ekonomi,” jelasnya kepada KoranKaltim.com
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Bapenda Berau, capaian pajak dari 11 sektor tersebut sebesar Rp68,92 miliar dari target Rp 71,407 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 pihaknya menaikan target pemasukan dari pajak pada 11 sektor tersebut sebesar Rp82,44 miliar.
Menurutnya, keringanan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19.
“Dan diharapkannya masyarakat dan pelaku usaha bisa terbantu dengan adanya keputusan yang diberikan,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pembebasan sanksi administrasi berlaku pada sektor pajak hotel dan restoran, sarang burung walet, reklame, hiburan, hingga parkir. Begitu juga dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan serta perkotaan, dan pajak air tanah. Hal ini diharapkan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di tahun 2022.
“Mereka tetap membayar pajak, tapi hanya keterlambatan yang tidak ada sanksi ya. Kami harap aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak disalahgunakan, dan sebaiknya justru lebih semangat untuk membayar ya,” pungkasnya.
Penulis : Tri Romadhani
Editor: Supiansyah