“Kita simpan dulu, nanti kita serahkan,” jelas Masrani.
Permasalahan aset ini, menurut Masrani sudah pernah dibahas pada 21 Mei 2021 lalu namun baru terealisasi pada November ini karena sebelumnya ada permasalahan. Sehingga, setelah dilakukan pertemuan antara dua belah pihak yakni pengurus Pokdarwis serta perangkat kampung diputuskan aset tersebut untuk sementara akan disimpan di Disbudpar.
“Mantan Ketua Pokdarwis mau menyerahkan ke kami, dan setelah barangnya lengkap, baru kami serahkan ke kampung,” tuturnya.
Dikatakan Masrani, terkait permasalahan dualisme Pokdarwis di Pulau Derawan, saat ini telah usai. Dari pihak Pokdarwis periode 2017-2020 memang ada mengajukan persyaratan. Yakni, kolaborasi antara Pokdarwis baru dengan Pokdarwis yang dibentuk oleh pengurus lama.
“Benar, kita ini bersama-sama ingin memajukan Pulau Derawan, masukannya sangat bagus. Kita akan terapkan,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, tujuan pembentukan Pokdarwis ini memang bertujuan untuk memajukan pariwisata yang ada di Pulau Derawan.Pokdarwis yang dibentuk oleh pengurus lama, diakuinya, memang telah dua kali mengirim surat ke Disbudpar. Namun, ia menilai, hal ini kurang tepat. Sehingga, dari kampung membentuk Pokdarwis baru dan di-SK-kan oleh Disbudpar.
“Jadi permasalahan ini sudah selesai, semua sudah sepakat,” sambungnya.
Ia menambahkan, untuk kolaborasi memang perlu dilakukan, mengingat pentingnya wisata di Pulau Derawan. Dalam hal ini, Masrani mengatakan, Disbudpar menempatkan diri sebagai seorang ayah yang akan memberikan arahan kepada anak-anaknya.
“Kita sudah duduk bersama tadi malam, jadi permasalahan ini, sudah selesai,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Pulau Derawan, Bahri menuturkan, penyerahan aset itu dari Disbudpar ke kampung. Sehingga, penyaluran asetnya jelas.
“Nah jadi dari Disbudpar ke desa. Memang ada beberapa item yang belum diserahkan. Termasuk speed dan bagan,” katanya.
Bahri menuturkan, pihaknya hanya ingin memajukan pariwisata yang ada di Pulau Derawan. Disinggung mengenai kolaborasi antar Pokdarwis baru dengan yang lama. Bahri mengatakan, dari awal pihaknya sudah merekrut 60 persen, anggota Pokdarwis yang lama. Sehingga 40 persennya pengurus baru.
“Memang ada beberapa yang tidak masuk. Ke depannya, apa yang diserahkan dari Disbudpar itu yang akan kami kelola,” pungkasnya.
Penulis : Tri Romadhani
Editor : Bambang Irawan
