“Jangan hanya instruksi untuk PTM tapi tidak ada monitoring terkait prokesnya,” ucapnya, Kamis (23/9/2021). Ia menegaskan, dengan adanya wacana untuk PTM pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ia mengkhawatirkan, jika PTM tersebut, akan menimbulkan kerumunan massa, karena tidak bisa dipungkiri, orangtua dari anaknya yang masuk di PAUD akan menemani anaknya. “Itu hal lumrah, orangtua menunggui anaknya yang berada di PAUD. Tapi apa ada jaminan mereka menerapkan prokes,” tuturnya.
Ia meminta, Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan agar tidak gegabah dalam pelaksanaan PTM. Meskipun semua pihak, terutama siswa kangen dengan pendidikan di sekolah. “Kesehatan tetap menjadi prioritas pertama, tak bisa ditawar. PTM harus mempertimbangkan sektor yang lain,” ujarnya.
Ia melanjutkan, jika kepala daerah tidak hati-hati dalam memberikan izin PTM bisa menimbulkan klaster Covid-19 di sekolah. Selain itu, mantan Kepala Kampung Gurimbang ini mengatakan, sebelum kepala daerah mengeluarkan kebijakan PTM, agar memperhatikan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik dan pelajar sudah merata atau belum.
“Jika sampai ada klaster PTM, maka akan mempengaruhi sektor lainnya, seperti kesehatan, sektor ekonomi, dan lainnya juga akan terkena imbas,” sambungnya. Ia menambahkan, berdasarkan data Dapodik, di Berau, pelajar SD yang akan divaksin yakni sebanyak 32.186 siswa, dan SMP sebanyak 12.194 siswa. Untuk guru sendiri sebanyak 3.505 pendidik.
Ia mengatakan, tentu seluruhnya belum divaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan. “Pelaksanaan PTM lebih baik dilihat lagi, apakah sudah benar-benar aman atau belum. Apalagi di empat kecamatan kota, kasus terus naik turun,” pungkasnya.
Penulis : Tri Roamdhani
Editor : Bambang Irawan
