“Hanya sehari saja setelah dibuka, memang ada beberapa unit taksi (mobil) yang singgah di terminal itu. Tapi beberapa hari setelah itu, dan sampai sekarang sepi. Setiap hari tidak ada mobil atau bus yang masuk ke sana,” jelas Asri (48) warga Kelurahan Melak Ulu kepada Koran Kaltim di Melak, Selasa (22/8).
Senada dipaparkan Darham (37) warga Melak Ulu lainnya. Dia menilai keberadaan Terminal Iduk di Melak itu hanya mubazir atau sia-sia alias tak berguna selama dua bulan sudah keberadaannya sejak dibuka. “Wah padahal Terminal Melak itu sudah diresmikan oleh Dinas Perhubungan. Bahkan sudah ditinjau langsung Pak Wakil Bupati Edyanto Arkan setelah pembukaannya dua bulan lalu. Tapi saya juga heran,
kenapa para pemilik armada angktuan darat tidak mau mematuhi instruksi pemerintah,” bebernya.
Lain lagi keluhan sejumlah sopir taksi angkutan. Mereka menyebut terminal besar di Melak sangat jauh dari Kecamatan Barong Tongkok. Sehingga mereka tidak mau ‘mampir’ ke terminal itu sejak resmi dibuka sebelum Idul Fitri lalu. “Kalau kami harus mutar ke Terminal Induk di Melak, sangat jauh kembali ke Barong Tongkok. Kalau terminal itu di Barong Tongkok, ya sangat tepat. Antara Melak-Barong Tongkok berjarak 18 Km,” kata Saiful (34) pengemudi taksi pelat hitam jurusan Melak-Samarinda, di Barong tongkok, kemarin diamini puluhan sopir lainnya.
Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana Angkutan Dinas Perhubungan Kubar, Martius SE, yang bertanggung jawab dalam masalah terminal mengakui sudah melakukan
sosialisasi menyeluruh terkait keberadaan terminal itu. “Terminal Melak adalah resmi sudah diketahui Dinas Perhubungan bahkan Gubernur Kaltim dan Bupati serta Wakil Bupati Kubar. Setiap hari ada petugas Dishub Kubar bertugas di sana. Memang sangat kurang armada bus yang singgah, sehari hanya kadang ada dua unit,” tegas dia.
“Sekali lagi kami (Dishub Kubar) imbau, agar pemilik armada angkutan darat patuhi aturan yang ada. Kalau mereka (armada) tidak mau singgah di terminal Melak, maka akan dilayangkan Surat Peringatan (SP). Selanjutnya ditembuskan ke Pak Bupati, dan ke Dishub Kaltim agar ditinjau untuk pencabutan izin trayek,” beber Martius.(imr)
