Pembahasan dalam rapat koordinasi hari ini adalah mengenai bagaimana penanggulangan dari pemerintah daerah tentang emisi karbon yang ada di Kalimantan Timur.
“prinsipnya, Kabupaten Berau sudah sejalan dengan Provinsi Kalimantang Timur dalam menangani limbah emisi karbon yang ada di Kaltim,” ungkap Gamalis.
Ia menjelaskan di Kabupaten Berau terdapat empat sektor yang menyumbang emisi karbon terbesar. Sektor penyumbang emisi terbesar berasal dari perkebunan kelapa sawit sebesar 44 persen disusul penggunaan energi, y kemudian limbah pertambangan dan penyumbang terakhir berasal dari kegiatan pertanian serta perikanan.
“Penyebab terbesar justru dari sektor perkebunan kelapa sawit, karena itu meluas untuk membuka lahan. Berbeda dengan tambang, itu kan ke dalam,” jelasnya.
Orang nomor dua di Kabupaten Berau itu meminta komitmen bersama baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov agar bersama menjaga lingkungan.
Ia merasa akan menjadi percuma jika dari Pemerintah Kabupaten yang sudah berusaha menangani emisi karbon, justru Pemerintah Provinsi masih memberikan izin pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan dengan bebas.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita sudah tidak punya kewenangan lagi mengeluarkan izin di bidang kehutanan, itu semua sudah di pusat,” tambahnya.
Penulis: Tri Romadhani
Editor : Bambang Irawan
Pembahasan dalam rapat koordinasi hari ini adalah mengenai bagaimana penanggulangan dari pemerintah daerah tentang emisi karbon yang ada di Kalimantan Timur.
“prinsipnya, Kabupaten Berau sudah sejalan dengan Provinsi Kalimantang Timur dalam menangani limbah emisi karbon yang ada di Kaltim,” ungkap Gamalis.
Ia menjelaskan di Kabupaten Berau terdapat empat sektor yang menyumbang emisi karbon terbesar. Sektor penyumbang emisi terbesar berasal dari perkebunan kelapa sawit sebesar 44 persen disusul penggunaan energi, y kemudian limbah pertambangan dan penyumbang terakhir berasal dari kegiatan pertanian serta perikanan.
“Penyebab terbesar justru dari sektor perkebunan kelapa sawit, karena itu meluas untuk membuka lahan. Berbeda dengan tambang, itu kan ke dalam,” jelasnya.
Orang nomor dua di Kabupaten Berau itu meminta komitmen bersama baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov agar bersama menjaga lingkungan.
Ia merasa akan menjadi percuma jika dari Pemerintah Kabupaten yang sudah berusaha menangani emisi karbon, justru Pemerintah Provinsi masih memberikan izin pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan dengan bebas.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita sudah tidak punya kewenangan lagi mengeluarkan izin di bidang kehutanan, itu semua sudah di pusat,” tambahnya.
Penulis: Tri Romadhani
Editor : Bambang Irawan