Salah seorang pengusaha penambang pasir, Rustam (55) menjelaskan, bahwa pihak yang paling terkena dampak dari kebijakan ini adalah masyarakat yang ingin membangun rumah karena terjadi kelonjakan harga pasir dari yang semula Rp350 ribu hingga Rp400 kini melonjak menjadi Rp1,5 juta rupiah karena pasir harus diambil dari Kabupaten Bulungan.
"Sudah 10 hari tidak beroperasi melakukan penambangan pasir," jelas Rustam, Rabu (3/3/2021).
Tambang pasir miliknya yang berlokasi di Jalan Karang Mulyo 2, Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Saat ini telah kehabisan stok pasir untuk dijual. Ia mengatakan bahwa sebelumnya dipersilahkan melakukan pertambangan sembari menunggu proses perizinan ke Pemerintah Pusat. Namaun sekarang ia mengaku justru dilarang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir.
"Orang yang bergantung dari pasir ini kan banyak, seperti contohnya supir truck pengangkut pasir, kalau kosong seperti ini kasihan tidak mendapat pemasukan," tambahnya.[]
Penulis : Tri Romadhani
Editor : Rusdi
Salah seorang pengusaha penambang pasir, Rustam (55) menjelaskan, bahwa pihak yang paling terkena dampak dari kebijakan ini adalah masyarakat yang ingin membangun rumah karena terjadi kelonjakan harga pasir dari yang semula Rp350 ribu hingga Rp400 kini melonjak menjadi Rp1,5 juta rupiah karena pasir harus diambil dari Kabupaten Bulungan.
"Sudah 10 hari tidak beroperasi melakukan penambangan pasir," jelas Rustam, Rabu (3/3/2021).
Tambang pasir miliknya yang berlokasi di Jalan Karang Mulyo 2, Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Saat ini telah kehabisan stok pasir untuk dijual. Ia mengatakan bahwa sebelumnya dipersilahkan melakukan pertambangan sembari menunggu proses perizinan ke Pemerintah Pusat. Namaun sekarang ia mengaku justru dilarang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir.
"Orang yang bergantung dari pasir ini kan banyak, seperti contohnya supir truck pengangkut pasir, kalau kosong seperti ini kasihan tidak mendapat pemasukan," tambahnya.[]
Penulis : Tri Romadhani
Editor : Rusdi