Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menandatangani surat penolakan UU cipta kerja dari serikat buruh. “Kemarin mahasiswa melakukan aksi tolak Omnibus Law, kami terima. Hari ini serikat pekerja juga menyampaikan hal serupa, kami terima juga. Kami siap menampung setiap aspirasi masyarakat dan mengupayakan mencari solusi dalam setiap permasalahan,” ungkap Madri Pani.
Pihaknya mengakui hingga saat ini belum memegang atau mengetahui secara jelas draft UU Cipta Kerja sehingga dirinya mengingatkan agar jangan sampai berdebat kusir. “DPRD saat ini sudah menyiapkan surat untuk disampaikan ke DPR RI dan Presiden,” sebut Madri.
Sementara pengurus PC FSP KEP SPSI Berau, Munir mengatakan tujuan pertemuan kali ini yaitu meminta dukungan melalui surat tertulis oleh DPRD dan Pemkab Berau untuk mencabut sahnya UU cipta kerja agar sampai hingga ke DPR RI dan Presiden.
“Kami minta keseriusan DPRD dan Pemkab Berau terkait penolakan Omnibus Law ini. Kami meminta surat tersebut betul-betul tersampaikan ke DPR RI dan Presiden,” kata Munir. (*)
Penulis : Indra
Editor: Aspian Nur
Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menandatangani surat penolakan UU cipta kerja dari serikat buruh. “Kemarin mahasiswa melakukan aksi tolak Omnibus Law, kami terima. Hari ini serikat pekerja juga menyampaikan hal serupa, kami terima juga. Kami siap menampung setiap aspirasi masyarakat dan mengupayakan mencari solusi dalam setiap permasalahan,” ungkap Madri Pani.
Pihaknya mengakui hingga saat ini belum memegang atau mengetahui secara jelas draft UU Cipta Kerja sehingga dirinya mengingatkan agar jangan sampai berdebat kusir. “DPRD saat ini sudah menyiapkan surat untuk disampaikan ke DPR RI dan Presiden,” sebut Madri.
Sementara pengurus PC FSP KEP SPSI Berau, Munir mengatakan tujuan pertemuan kali ini yaitu meminta dukungan melalui surat tertulis oleh DPRD dan Pemkab Berau untuk mencabut sahnya UU cipta kerja agar sampai hingga ke DPR RI dan Presiden.
“Kami minta keseriusan DPRD dan Pemkab Berau terkait penolakan Omnibus Law ini. Kami meminta surat tersebut betul-betul tersampaikan ke DPR RI dan Presiden,” kata Munir. (*)
Penulis : Indra
Editor: Aspian Nur