Kampanye berupa pertemuan terbatas 50 orang tersebut juga wajib mematuhi protokol Covid-19, seperti wajib memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. “Jika itu dilanggar, maka Bawaslu akan menegurnya. Jika tidak diindahkan maka bisa dibubarkan,” imbuh Budi.
Sesuai Pasal 88 d PKPU nomor 13/2020 menyebutkan, Bawaslu berhak memberikan sanksi berupa larangan kepada paslon untuk melakukan metode kampanye yang sama selama tiga hari.
Kampanye paslon justru lebih leluasa di media daring dan medsos. Tapi, untuk media daring harus sudah yang diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia. “Sedangkan untuk sosmed, paslon harus mendaftarkan akunnya ke KPU, Bawaslu, Polri dan Kementerian Kominfo,” sebutnya.
Setiap paslon bisa mendaftarkan akun media sosial maksimal 20 akun baik itu atas nama paslon maupun tim pemenangan. “20 akun itulah yang akan jadi acuan untuk Bawaslu, KPU maupun Polri melakukan pemantauan,” jelas Budi lagi.
Paslon juga dilarang melakukan money politic. Jika ketahuan melakukan politik uang maka hukumannya berupa pembatalan alias digugurkan. Adapun bahan kampanye setiap paslon maksimal senilai Rp60.000. “Bisa berupa kaos, payung, atau alat peraga kampanye (APK) lainnya. Jika memberikan bahan kampanye berbentuk uang, itu jelas melanggar dan bisa dilaporkan ke Bawaslu atau Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau,” tutup Budi.
Penulis : Indra
Editor: Aspian Nur
Kampanye berupa pertemuan terbatas 50 orang tersebut juga wajib mematuhi protokol Covid-19, seperti wajib memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. “Jika itu dilanggar, maka Bawaslu akan menegurnya. Jika tidak diindahkan maka bisa dibubarkan,” imbuh Budi.
Sesuai Pasal 88 d PKPU nomor 13/2020 menyebutkan, Bawaslu berhak memberikan sanksi berupa larangan kepada paslon untuk melakukan metode kampanye yang sama selama tiga hari.
Kampanye paslon justru lebih leluasa di media daring dan medsos. Tapi, untuk media daring harus sudah yang diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia. “Sedangkan untuk sosmed, paslon harus mendaftarkan akunnya ke KPU, Bawaslu, Polri dan Kementerian Kominfo,” sebutnya.
Setiap paslon bisa mendaftarkan akun media sosial maksimal 20 akun baik itu atas nama paslon maupun tim pemenangan. “20 akun itulah yang akan jadi acuan untuk Bawaslu, KPU maupun Polri melakukan pemantauan,” jelas Budi lagi.
Paslon juga dilarang melakukan money politic. Jika ketahuan melakukan politik uang maka hukumannya berupa pembatalan alias digugurkan. Adapun bahan kampanye setiap paslon maksimal senilai Rp60.000. “Bisa berupa kaos, payung, atau alat peraga kampanye (APK) lainnya. Jika memberikan bahan kampanye berbentuk uang, itu jelas melanggar dan bisa dilaporkan ke Bawaslu atau Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau,” tutup Budi.
Penulis : Indra
Editor: Aspian Nur